TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan proyeksi akhir APBN 2023 soal penerimaan negara bakal mencapai Rp 2.637,2 triliun. Artinya mencapai 107,1 persen target atau 7,1 persen di atas target.

Sementara belanja total diperkirakan mencapai Rp 3.123,7 triliun dan defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 triliun atau 2,28 persen produk domestik bruto atau PDB. Hal itu disampaikan bendahara negara tersebut terkait pelaksanaan APBN 2023 semester I dalam Rapat Kabinet Paripurna yang digelar Selasa, 4 Juli 2023.

Penjelasan itu juga dibeberkan dalam postingannya di akun Instagram @smindrawati. Dalam penjelasannya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pembiayaan utang menurun 41,6 persen atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target.

Pemerintah lewat APBN 2023, tutur Sri Mulyani, terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. APBN juga dinilai makin sehat dan berkelanjutan. "Itu prestasi yang tidak mudah, terlebih pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang," kata Sri Mulyani.

Adapun pendapatan negara pada semester pertama tahun ini mencapai Rp1.407,9 triliun. Angka tersebut memenuhi 57,2 persen dari target atau tumbuh 5,4 persen yoy.

"APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 triliun, Keseimbangan Primer surplus Rp 368,2 yriliun. Ini hasil positif yang sangat baik," kata Sri Mulyani.

Selanjutnya: Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak mencapai ...

<!--more-->

Menurut Sri Mulyani, penerimaan pajak mencapai Rp 970,2 triliun. Angka ini pun telah mencapai 56,5 persen target atau tumbuh 9,9 persen yoy. Utamanya, tutur dia, pencapaian ini ditopang PPh Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy. Selain itu, PPN Dalam Negeri tumbuh 19,5 persen yoy. Dengan demikian, Sri Mulyani ekonomi kita masih tumbuh cukup baik.

Penerimaan Bea Cukai 135,4 triliun juga tumbuh negatif 18,8 persen. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp302,1 triliun atau 68,5 dari target. Angka ini tumbuh 5,5 persen yoy. Sumbernya berasal dari komoditas non migas tumbuh 94,7 persen yoy, dan dividen BUMN yang tumbuh 19,4 persen yoy. Sri Mulyani menyebut pelemahan harga komoditas perlu diwaspadai.

Sementara itu, Belanja Negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau 41,0 persen. Angka ini tumbuh 0,9 persen. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp 891,6 Triliun tumbuh 1,6 persen, di mana Rp 492 triliun atau sebesar 55,2 persen dinikmati langsung masyarakat dalam bentuk Bansos-Subsidi listrik, BBM, LPG 3 kg dan pupuk, beasiswa anak-anak tak mampu, premi BPJS kesehatan bagi masyarakat miskin. Kemudian belanja prioritas nasional termasuk persiapan Pemilu, belanja alutsista, pembangunan infrastruktur dan IKN.

Selain itu, terdapat Belanja Transfer ke Daerah untuk mendukung Pemda dalam pelayanan masyarakat, yakni di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan empat Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

Sri Mulyani berujar APBN juga memberikan Insentif Fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah. Juga upaya memberantas kemiskinan ekstrim dengan Dana Desa difokuskan untuk mengurangi kemiskinanekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Beberkan Anggaran Pendidikan Rp 612,2 Triliun: Terbesar untuk Pendidikan Dasar dan Menengah