TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono, menyatakan ibu kota baru yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur itu akan dikembangkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi pada 2045.

Hal ini, kata Bambang, berangkat dari Visi Indonesia 2045 untuk menciptakan arus ekonomi yang inklusif dan lebih merata sebagai syarat Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi.

“Pembangunan ibu kota baru yang berada di lokasi strategis di Indonesia diharapkan dapat menjadi katalisator pemerataan ekonomi yang lebih besar, dan nantinya akan mendorong pertumbuhan sosial ekonomi negara,” kata Bambang, Selasa, 4 Juli 2023.

Pernyataan Bambang disampaikan dalam “Forum Investasi di IKN” yang diselenggarakan KBRI Astana secara daring.

Dalam kesempatan itu pula, Bambang menjelaskan luas wilayah daratan Nusantara sebesar 256.142 hektare empat kali lebih besar dari pada Jakarta. IKN akan memiliki sembilan area penggerak ekonomi yang meliputi sektor ekonomi dan keuangan, energi terbarukan, pariwisata dan hiburan, layanan pendidikan, inovasi dan riset, perdagangan dan logistik komoditas pertanian, industri agrikultur, serta perikanan dan pertanian.

Pembangunan IKN ini, kata Bambang, akan ditunjang dengan jalan tol yang akan mempersingkat waktu tempuh dari Balikpapan menjadi 30 menit dari pada waktu tempuh saat ini sekitar 90 menit, dan infrastruktur pendukung konektivitas lainnya. Sementara itu, populasi IKN diperkirakan bertambah menjadi sekitar 1,9 juta jiwa pada 2045.

Ia juga memaparkan bahwa hanya 25 persen dari total 324.332 hektare luas wilayah IKN yang akan dikembangkan menjadi kota hijau. Sedangkan 65 persen wilayah akan dilestarikan sebagai hutan tropis.

“Kami memiliki banyak daerah perbukitan dan akan menjadi sustainable forest city. Sehingga kita tidak akan melihat gedung-gedung pencakar langit di Nusantara, tetapi bangunan berdesain pintar yang sifatnya lebih selaras dengan alam,” kata dia.

Pemerintah memprediksi pembangunan IKN akan membutuhkan biaya US$ 35 miliar atau sekitar Rp 524,7 triliun. Adapun pemenuhan biaya pembangunan itu sebanyak 20 persennya didanai dari APBN dan 80 persen dari kemitraan publik - swasta.

Adapun rencana pembangunan IKN telah disusun mulai tahun 2022 hingga 2045 yang mencakup lima tahap pembangunan. Saat ini Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan IKN yang sudah mencapai 29 persen untuk persiapan HUT RI tahun depan.

ANTARA

Pilihan Editor: 4 Tawaran Jokowi ke Calon Investor Australia, Mana yang Cuan?