TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester pertama tahun 2023 ini yang menembus Rp 152,3 triliun.

“APBN 2023 semester I surplus Rp 152,3 triliun, keseimbangan primer surplus Rp 368,2 triliun. Ini hasil positif yang sangat baik,” ujar Sri Mulyani dalam postingannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.

Adapun pendapatan negara pada semester pertama tahun ini sebesar Rp 1.407,9 triliun atau setara dengan 57,2 persen dari total target APBN 2023. Nilai itu naik 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Berikutnya, penerimaan pajak sebesar Rp 970,2 triliun atau setara 56,5 persen dari target. Capaian ini naik 9,9 persen yoy dan ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tumbuh 26,2 persen yoy dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Negeri yang naik 19,5 persen yoy.

“Ekonomi kita masih tumbuh cukup baik,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, penerimaan bea cukai tercatat mencapai Rp135,4 triliun atau turun 18,8 persen. Meski begitu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) naik 5,5 persen yoy mencapai Rp302,1 triliun atau setara 68,5 persen dari target.

Pertumbuhan PNBP ini kebanyakan berasal dari komoditas nonmigas yang tumbuh 94,7 persen yoy dan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tumbuh 19,4 persen yoy.

Secara umum, walau terdapat kinerja yang baik, namun Sri Mulyani menyebutkan pelemahan harga komoditas perlu diwaspadai.

Selanjutnya: Belanja negara tercatat sebesar...

<!--more-->

Selanjutnya, belanja negara tercatat sebesar Rp 1.254,7 triliun atau 41 persen dari target, tumbuh 0,9 persen yoy. Perolehan belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp 891,6 triliun atau tumbuh 1,6 persen.

Dari nilai itu, mayoritas atau 55,2 persen dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk bantuan sosial hingga subsidi listrik, bahan bakar minyak (BBM) LPG 3 kilogram, beasiswa anak-anak tak mampu, serta BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin.

Sedangkan di luar yang disalurkan langsung ke masyarakat, belanja negara juga digunakan untuk sejumlah belanja prioritas nasional. Beberapa belanja prioritas nasional itu meliputi persiapan Pemilu 2024, belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pembangunan infrastruktur dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Adapun belanja transfer ke daerah digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Selain itu, untuk pembangunan empat daerah otonom baru (DOB) Papua.

Lebih jauh, Bendahara Negara ini juga menyebutkan APBN memberikan insentif fiskal untuk 62 daerah tertinggal dan penurunan inflasi daerah serta memberantas kemiskinan ekstrem dengan Dana Desa yang difokuskan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem dan perbaikan tata kelola di desa.

APBN 2023, kata dia, terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi dan pada gilirannya juga makin sehat dan berkelanjutan. "Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang,” kata Sri Mulyani.

ANTARA

Pilihan Editor: Bertemu Erick Thohir, Sri Mulyani: Saya Pastikan Kemenkeu Dukung Piala Dunia U-17