TEMPO.CO, Jakarta - International Monetary Fund atau IMF mengimbau Indonesia untuk mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap atas kebijakan pembatasan ekspor nikel. Dana Moneter Internasional itu juga meminta Indonesia tidak memperluas pembatasan ke komoditas lainnya.

Imbauan itu tertuang dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia. Dokumen itu juga memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia. IMF menyebut kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Selain itu, kebijakan juga perlu dibentuk dengan mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.

“Direksi mencatat strategi diversifikasi Indonesia yang berfokus pada kegiatan hilir dari perusahaannya komoditas mentah, seperti nikel,” ujar IMF dalam press release di dokumen tersebut.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, termasuk yangbersuara keras mengenai hal tersebut. "Jangan kemudian negara kita ada lagi yang mau atur-atur," kata dia. Ia mengungkapkan utang pemerintah Indonesia kepada Dana Moneter Internasional atau IMF telah lunas.

"Utang kita udah selesai ya sama IMF. Kita harus terima kasih sama pemerintahan sebelumnya, sebelum Pak Jokowi. yaitu di zamannya Pak SBY," ujar Bahlil dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 Juni 2023.

Menurut Bahlil, pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY berhasil menyelesaikan utang Indonesia ke IMF. Jadi, kata dia, banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi Indonesia.

"Langit runtuh pun hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin," beber Bahlil. "Jangan kemudian negara kita ada lagi yang mau atur-atur," tutur dia.

Seperti diketahui, sejak di era krisis ekonomi 1998, Indonesia menjadi ‘pasien’ alias berhutang kepada lembaga pemberi peminjam yang berkantor pusat di Washington DC, Amerika Serikat itu. Indonesia terus berupaya melakukan pelunasan utang tersebut dan dinyatakan lunas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Pelunasan utang Indonesia ke IMF dilakukan dalam dua periode pada 2006 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sisa cicilan utang Indonesia ke IMF sejatinya dijadwalkan jatuh tempo pada 2010 senilai total US$ 7,5 miliar. Namun, karena perekonomian Indonesia terus membaik, pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan mempercepat pelunasan utang. Pasalnya, cadangan devisa hingga triwulan ketiga pada 2006 meningkat menjadi US$ 42,36 miliar.

“Dengan lunasnya utang ini, sekarang kita punya level of playing field yang sama dengan anggota lain yang normal. Bukan anggota yang sakit,” ujar Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah kala itu.

Sebelumnya, pada Juni 2006, bank sentral telah membayar US$ 3,7 miliar kepada IMF. Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono mengatakan, total sisa pembayaran utang ke IMF yang dibayarkan adalah US$ 3,2 miliar. Perinciannya, US$ 3,1 miliar sisa utang pokok dan sisanya bunga utang. Menurut dia, percepatan pelunasan ini menghemat biaya negara.

“Setelah dikurangi dengan biaya penalti karena mempercepat pembayaran (senilai US$ 500 ribu), kita bisa save US$ 21,5 juta,” katanya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID I AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: IMF Minta RI Setop Hilirisasi Nikel, Pengamat: Tidak Serta Merta Upaya Intervensi Kedaulatan Negara