Apa Itu KRIS Pengganti Kelas BPJS Kesehatan?

Rabu, 21 Juni 2023 17:17 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menghapus kelas 1,2, dan 3 BPJS Kesehatan secara bertahap mulai tahun ini hingga 2025. Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional (KRIS JKN) di seluruh rumah sakit.

Sebelumnya, uji coba penerapan KRIS JKN telah dilakukan mulai 1 September 2022 di beberapa rumah sakit. Lantas, sebenarnya apa itu KRIS pengganti kelas BPJS Kesehatan?

Kelas BPJS Kesehatan

Diketahui, BPJS Kesehatan memiliki tiga tingkat kelas yaitu kelas 1, 2, dan 3. Pemilihan kelas dalam keanggotaan BPJS Kesehatan menentukan jumlah iuran bulanan yang harus dibayarkan serta jenis layanan yang diterima. Meskipun iuran berbeda untuk setiap kelas, hal ini tidak mempengaruhi layanan medis yang diberikan kepada peserta dan dijamin sama untuk semua kelas kecuali beberapa fasilitas tertentu. Berikut adalah informasi mengenai kelas BPJS Kesehatan.

1. Kelas 1

Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp 150 ribu per orang per bulan. Peserta kelas 1 akan mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit antara 2-4 orang. Ada kemungkinan untuk meminta pemindahan ke kamar inap VIP dengan membayar biaya tambahan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Advertising
Advertising

2. Kelas 2

Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp 100 ribu per orang per bulan. Peserta kelas 2 akan mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit antara 3-5 orang. Peserta bisa meminta pemindahan ke kelas 1 atau VIP, dengan membayar biaya tambahan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

3. Kelas 3

Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan (ditambah dengan bantuan iuran dari pemerintah pusat sebesar Rp 7 ribu per orang per bulan). Peserta kelas 3 akan mendapatkan fasilitas ruang rawat inap dengan jumlah pasien paling sedikit antara 4-6 orang. Peserta juga bisa meminta pemindahan ke kelas 2 atau 1, dengan membayar biaya tambahan di luar tanggungan BPJS Kesehatan.

Selanjutnya: Apa yang dimaksud kelas rawat inap standar?<!--more-->

Apa Itu KRIS?

KRIS atau Kelas Rawat Inap Standar adalah sebuah sistem baru dalam pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan di rumah sakit. Dengan kebijakan ini, semua golongan masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang sama dari rumah sakit, baik dalam hal pelayanan medis maupun non-medis

Dalam skema sebelumnya, kelas perawatan BPJS Kesehatan terdiri dari tiga kelas. Dalam hal rawat inap dan fasilitas non-medis lainnya, peserta kelas 1, 2, dan 3 akan mendapatkan pelayanan yang berbeda meski pengobatan dan pelayanan medis yang diberikan sama. Namun, dengan adanya sistem baru Kelas Rawat Inap BPJS Kesehatan (KRIS) JKN, hal ini berubah.

Untuk menerapkan KRIS, setiap rumah sakit harus memenuhi 12 kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kriteria tersebut meliputi komponen bangunan, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, nakas per tempat tidur, suhu ruangan, pembagian ruangan, kepadatan ruang rawat inap, tirai/partisi, kamar mandi dalam ruang rawat inap yang sesuai dengan standar aksesibilitas, serta outlet oksigen. Pola baru ini akan berlaku baik untuk rumah sakit pemerintah maupun swasta.

Apakah Masih Ada Kelas Iuran BPJS Kesehatan?

Sejauh ini, belum ada rencana untuk melakukan penyesuaian iuran BPJS Kesehatan. Artinya, tidak akan ada perubahan atau kenaikan iuran BPJS Kesehatan meskipun sistem KRIS diterapkan. Besaran iuran yang harus dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Dengan demikian, meskipun terdapat perubahan dalam fasilitas, peserta tetap akan membayar iuran kelas BPJS yang sama.

VIVIA AGARTHA F | RIZKY DEWI AYU

Pilihan Editor: Cara Menutup BPJS Kesehatan Bagi Keluarga yang Telah Meninggal

Berita terkait

BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat Tepat Waktu Membayar Iuran JKN

13 jam lalu

BPJS Kesehatan Imbau Masyarakat Tepat Waktu Membayar Iuran JKN

Dengan membayar iuran sebelum tanggal 10 tiap bulannya, status kepesertaan JKN-nya sipastikan akan tetap aktif dan bisa digunakan kapanpun untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

Baca Selengkapnya

3 Fakta Pasien Demam Berdarah di RSUD Chasbullah Bekasi yang Viral di Media Sosial

21 jam lalu

3 Fakta Pasien Demam Berdarah di RSUD Chasbullah Bekasi yang Viral di Media Sosial

Beredar video mengenai lonjakan kasus Demam Berdarah di Bekasi yang terdampar di ruang IGD RSUD Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi

Baca Selengkapnya

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

8 hari lalu

Program JKN Bisa Layani Pengobatan dengan KTP

Salah satu kemudahan yang diberikan saat ini adalah peserta JKN aktif dapat berobat hanya dengan menunjukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Baca Selengkapnya

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

8 hari lalu

Aplikasi Mobile JKN Mudahkan Masyarakat Jalani Pengobatan

Kehadiran aplikasi Mobile JKN kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN

Baca Selengkapnya

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

10 hari lalu

Rangkuman Pro Kontra Iuran Pariwisata, Anggota Komisi V DPR: Sebaiknya Tidak Diterapkan

Iuran dana Pariwisata pada tiket pesawat yang direncanakan pemerintah menjadi kontroversi. Bagaimana tanggapan dari berbagai pihak?

Baca Selengkapnya

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

12 hari lalu

Terkini: Usulan BTN Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Pro Kontra Rencana Buka Lahan 1 Juta Ha untuk Padi Cina

BTN mengusulkan skema dana abadi untuk membiayai program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan Capres-cawapres terpilih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

13 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

17 hari lalu

Di Washington DC, Sri Mulyani Beberkan soal Bonus Demografi Muda hingga Reformasi Kesehatan

Sri Mulyani menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM, baik pada bidang pendidikan maupun kesehatan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Alasan Sakit Mangkir Panggilan KPK Sampai Sembuh, KPK: Agak Lain

18 hari lalu

Gus Muhdlor Bupati Sidoarjo Alasan Sakit Mangkir Panggilan KPK Sampai Sembuh, KPK: Agak Lain

Surat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor alasan sakit tak dapat memenuhi panggilan KPK sampai sembuh. Ali Fikri, "Agak lain."

Baca Selengkapnya

Hari Kesehatan Sedunia, 269 Juta Penduduk Indonesia Telah Ikut Program JKN

32 hari lalu

Hari Kesehatan Sedunia, 269 Juta Penduduk Indonesia Telah Ikut Program JKN

Program JKN disebut telah mencegah 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih parah akibat pengeluaran biaya kesehatan rumah tangga.

Baca Selengkapnya