ADB Ajak Publik Komentari Rancangan Perlindungan Pelapor dan Saksi

Reporter

Editor

Sabtu, 2 Mei 2009 13:50 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bank Pembangunan Asia (ADB) membuka kesempatan kepada publik untuk mengomentari rancangan perlindungan bagi pembocor (whistleblower) dan saksi yang melaporkan pelanggaran terkait ADB atau proyek-proyek yang dibiayai ADB.

Rancangan naskah “Whistleblower and Witness Protection” tersebut bisa dilihat di situs ADB (www.adb.org). “Komentar publik adalah bagian dari upaya kami memerangi kecurangan dan korupsi,” kata Philip Daltrop, Auditor Umum ADB, dalam siaran persnya di Sidang Tahunan ke-42 ADB hari ini.

Sementara ini ADB telah membuat perubahan terbaru yang memungkinkan di bawah kondisi tertentu ADB dapat memperluas perlindungan bagi pembocor yang melaporkan pelanggaran pegawai-pegawai ADB atau lembaga lain yang masih terkait ADB.

“Perubahan usulan ini mencerminkan praktik terbaik di bank pembangunan multilateral lainnya, dan PBB,” ujar Daltrop. Kesempatan memberi komentar ini dibuka dari tanggal 1 Mei 2009 sampai 29 Juli 2009. ADB juga menerima komentar tanpa identitas.

EFRI RITONGA

Berita terkait

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

13 hari lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara

31 hari lalu

Sri Mulyani Temui Presiden ADB di AS, Bahas Transisi Energi dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kelanjutan kerja sama transisi energi dan uji coba pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara.

Baca Selengkapnya

ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

37 hari lalu

ADB Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Mencapai 4,9 Persen Tahun Ini, Apa Saja Pemicunya?

ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia dan Pasifik bakal mencapai angka rata-rata 4,9 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Tetapkan 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

44 hari lalu

DPR Resmi Tetapkan 7 Anggota LPSK Periode 2024-2029, Ini Daftarnya

DPR telah menyelenggarakan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 14 calon anggota LPSK pada 1-2 April 2024.

Baca Selengkapnya

Jika Kondisi Darurat LPSK Sedia Berikan Perlindungan Secepatnya Bagi Saksi PHPU, Ini Tugas dan Wewenang Lembaga Ini

47 hari lalu

Jika Kondisi Darurat LPSK Sedia Berikan Perlindungan Secepatnya Bagi Saksi PHPU, Ini Tugas dan Wewenang Lembaga Ini

LPSK siap segera lakukan perlindungan pada saksi PHPU jika kondisi darurat dan genting. Berikut tugas dan wewenang LPSK.

Baca Selengkapnya

LPSK Bisa Berikan Perlindungan Segera untuk Saksi Sengketa Pilpres

49 hari lalu

LPSK Bisa Berikan Perlindungan Segera untuk Saksi Sengketa Pilpres

LPSK bisa lebih cepat memberikan perlindungan darurat dalam situasi genting.

Baca Selengkapnya

IKN Ungkap Strategi Penyelarasan Lingkungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di 2024

27 Desember 2023

IKN Ungkap Strategi Penyelarasan Lingkungan dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di 2024

IKN telah mengumumkan rencananya untuk merilis Rancangan Dokumen Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati pada awal tahun 2024.

Baca Selengkapnya

Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Diprediksi 4,9 Persen

14 Desember 2023

Inflasi Terkendali, Pertumbuhan Ekonomi Asia Pasifik Diprediksi 4,9 Persen

ADB menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada Asian Development Outlook (ADO) Desember 2023

Baca Selengkapnya

ADB Luncurkan Strategi Dukung IKN Bebas Emisi Karbon pada 2045

4 Desember 2023

ADB Luncurkan Strategi Dukung IKN Bebas Emisi Karbon pada 2045

ADB meluncurkan Strategi Nol Bersih atau Net Zero Strategy untuk mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar bebas emisi karbon pada 2045.

Baca Selengkapnya

Tolak Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo, Apa Tugas dan Wewenang LPSK?

28 November 2023

Tolak Permohonan Perlindungan Syahrul Yasin Limpo, Apa Tugas dan Wewenang LPSK?

LPSK menolak permohonan perlindungan oleh Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo. Apa Tugas dan Wewenang LPSK?

Baca Selengkapnya