DPR Setujui PMN Tambahan Rp 5,7 Triliun untuk IFG, ID Food, InJourney dan Indonesia Re

Kamis, 15 Juni 2023 17:45 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022. Rapat tersebut mengambil keputusan terhadap usulan BUMN Penyertaan Modal Negara (PMN) 2023 dan inisiatif Corporate Action 2022/right issue 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) tambahan 2023 sebesar Rp 5,7 triliun untuk empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni IFG, ID Food, InJourney, dan Indonesia Re.

"Hari ini kami melakukan penyampaian pendapat dari sembilan fraksi dan semua fraksi ajukan PMN Cadangan Investasi sebesar Rp 5,7 triliun untuk tahun anggaran 2023," kata anggota Komisi VI DPR RI, Intan Fauzi usai rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Senayan, Jakarta pada Kamis, 15 Juni 2023.

Berikut adalah rincian PMN tersebut:

- PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/IFG sebesar Rp 3.000 miliar dalam rangka penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya;

- PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney sebesar Rp 1.193 miliar (Rp 1,19 triliun) untuk pembangunan infrastruktur KEK Mandalika dan Sanur;

Advertising
Advertising

- PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/Indonesia Re sebesar Rp 1.000 miliar (Rp 1 triliun) untuk risk mitigation perusahaan reasuransi dalam negeri;

- PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp 500 miliar untuk investasi dan modal kerja.

Pada tahun lalu, Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian PMN sebesar Rp 73,26 triliun bagi 10 perusahaan BUMN pada 2023. Jumlah itu terdiri dari suntikan modal tunai sebesar Rp 69,84 triliun, dan modal nontunai senilai Rp 3,44 triliun.

Rincian penerima PMN 2023 tunai adalah PLN Rp 10 triliun, PT Len Industri/Defend Id Rp 3 triliun, PT RNI/ID Food Rp 2 triliun, PT Hutama Karya (HK) sebesar Rp 30,561 triliun, In Journye Rp9,5 triliun, IFG Rp 6 triliun, PT KAI Rp4,1 triliun, Indonesia Re Rp 3 triliun, Perum DAMRI Rp 867 miliar,

Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanana Navigasi Penerbangan Indonesia/Airnav Indoensia Rp 790 miliar.

Adapun penerima PMN non tunai tahun 2023 adalah PT LEN Industri (Perseroan)/Defend ID Rp 838,4 miliar dan PT RNI/ ID Food Rp 2,6 triliun.

AMELIA RAHIMA SARI | TEMPO

Pilihan Editor: Wakil Menteri BUMN: Indonesia-Cina Sepakat Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Senilai Rp 18,2 T

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

11 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

12 jam lalu

43 Tahun PT Inka, Berikut Profil Perusahaan BUMN Manufaktur Kereta Api

PT Inka tahun ini memasuki usia ke-43. Perusahaan persero ini memproduksi manufaktur untuk perkeretaapian, produknya telah menyebar ke mancanegara.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

12 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

12 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

17 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

19 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

20 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya