TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira angkat bicara soal rencana Menteri Koordinator bidang Kemaritimiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa pemerintah akan memperketat pembelian kendaraan berbasis Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ia pesimistis rencana pemerintah itu akan efektif mendorong masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Pasalnya, transisi ke kendaraan listrik membutuhkan kesiapan infrastruktur yang matang sehingga ekosistem electric vehicle (EV) di Indonesia terus terakselerasi.

"Jangan langsung dipersulit (pembelian kendaraan berbasis BBM)," kata Bhima ketika ditemui di Menara Rajawali, Rabu, 14 Juni 2023. "Kalau cuma dipersulit untuk pembelian baru, masyarakat milih beli kendaraan bekas."

Bahkan, menurut Bhima, pemerintah sudah salah langkah sejak awal. Ketika membuat kebijakan insentif kendaraan listrik, pemerintah tidak mengatur pembatasan produksi kendaraan berbasis BBM. Sementara kendaraan konvensional ini harganya cenderung lebih murah.

"Meski EV disubsidi, masih akan kalah," kata Bhima. Belum lagi, kata dia, infrastruktur pengisi dayanya belum banyak.

Oleh karena kebijakan insentif kadung jalan, Bhima menyarankan pemerintah menggenjot ketersedaiaan infrastruktur dan memastikan program konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik berjalan. Dengan begitu, masyarakat tidak ragu untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.

Selanjutnya: "Produsen kendaraan listrik juga harus lebih..."

<!--more-->

"Produsen kendaraan listrik juga harus lebih banyak, sehingga harganya bisa menjadi lebih murah," ujar Bhima.

Sebelumnya, Menteri Luhut mengatakan pembatasan pembelian kendaraan berbasis BBM dapat mendorong pembelian mobil listrik ke depannya. Dia bahkan menargetkan 10 persen mobil di Indonesia pada 2030 mendatang adalah mobil listrik.

"Kendaraan listrik tidak hanya berbicara kendaraannya saja, tapi seluruh ekosistem pendukungnya. Kami mau 10 persen nanti populasi dari EV ini sudah terjadi di 2030," kata Luhut dalam Peluncuran Battery Assets Management Services Indonesia Battery Corporation (IBC), di Kemenko Marves, Jakarta, Senin 12 Juni 2023.

Di sisi lain, Luhut mengakui produksi mobil listrik tak bisa cepat. Menurut data yang didapatnya dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo atau karib disapa Darmo, Menko Luhut menyebut produksi salah satu merek mobil listrik bisa mencapai 1 tahun dari pembelian hingga unitnya didatangkan.

"Tapi pak Darmo bilang sama saya, 'sekarang kita masih kewalahan'. Karena seperti (Hyundai) Ioniq5 ya, itu masih antrenya setahun. Jadi itu waktu ke Cina sudah kita dorong, saya (minta) supaya produksinya lebih banyak lagi," kata dia.

RIRI RAHAYU | ERWAN HARTAWAN

Pilihan Editor: Luhut Pakai Mandor Bule di Proyek IKN, Apa Saja Tugasnya?