TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menanggapi soal kasus dugaan suap di Kementerian Pertanian. Kasus itu menyeret Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bersama dua anak buahnya.

"Korupsi merupakan salah satu penghambat sektor pertanian, mulai dari korupsi benih, pupuk sampai Alsintan (alat dan mesin pertanian)," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 Juni 2023.

Akibatnya, ucap Bhima, alokasi belanja di sektor pertanian tidak seluruhnya berkorelasi dengan kenaikan produksi pangan. Kemudian petani juga dirugikan karena tidak memperoleh haknya. Petani yang berpotensi meningkatkan efisiensi waktu tanam dengan bantuan alat pemerintah menjadi terpaksa bekerja secara manual.

"Jadi wajar ya sektor pertanian semakin ditinggalkan pekerja usia produktif karena rentan jadi bancakan program pemerintah," ujar Bhima.

Dengan demikian, menurutnya, perlu ada pembenahan rancangan program merujuk pada data yang valid. Data penerima program bantuan harus berdasarkan by name by address. Apalagi, ia menekankan sudah banyak teknologi yang dapat membantu proses validasi data ini.

Kemudian pada saat penyusunan anggaran, dia menggarisbawahi perlunya pemeriksaan ulang setiap item. Sehingga tidak ada lagi alokasi anggaran yang tidak relevan dengan program pertanian yang sedang digarap.

Di saat pengadaan pun, Bhima menekankan pemerintah harus melakukan penunjukkan vendor secara transparan. Pengawasan Inspektorat Jenderal di Kementerian Pertanian juga harus berjalan optimal. Caranya, melalui bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencegahan.

Selanjutnya: Tanggapan Syahrul Yasin Limpo ...

<!--more-->

KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Berdasarkan informasi yang diterima Tempo, diduga terjadi suap yang menjerat nama Syahrul Yasin Limpo dan pejabat Kementan lainnya KSD dan HTA.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi Syahrul Yasin Limpo itu dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan pada 16 Januari 2023. Direktur Penyidikan KPK Komisaris Besar Asep Guntur Rahayu membenarkan hal tersebut dan saat ini masih proses penyelidikan.

Namun Asep belum mengungkap pasal-pasal apa yang sedang diusut oleh KPK, atau bagaimana peran ketiganya dalam kasus tersebut. Tempo juga mendapat informasi bahwa KPK sedang mengusut dugaan penyalahgunaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan negara dan dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2019-2023.

Saat dikonfirmasi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengaku tidak paham mengenai kasus yang menjeratnya. "Oh saya tidak mengerti itu," kata Syahrul di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu, 14 Juni 2023.

Saat ditanya lebih jauh terkait isu tersebut, Syahrul Yasin Limpo enggan menjawab pertanyaan wartawan dan langsung menuju kendaraan dinas yang sudah terparkir. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu kemudian meninggalkan lokasi peninjauan kawasan pengembangan bawang merah yang berada di Kabupaten Solok.

Syahrul berkunjung ke Kabupaten Solok, Sumatera Barat untuk meninjau kawasan pengembangan bawang merah. Kegiatan itu diketahui menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Penas Tani Ke-XVI yang dipusatkan di Lanud Sutan Sjahrir Kota Padang 10-15 Juni 2023.

RIANI SANUSI PUTRI | EKA YUDHA SAPUTRA

Pilihan Editor: Polemik Ekspor Pasir Laut, Begini Awal Mulanya hingga Tudingan Ada Pihak yang Diuntungkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini