Proyek BTS 4G Tetap Berlanjut, Kominfo Buka Kemungkinan Soal Tender Baru
Reporter
Riri Rahayu
Editor
Martha Warta Silaban
Selasa, 13 Juni 2023 17:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memastikan proyek BTS 4G Bakti terus berjalan meski tersandung kasus dugaan korupsi. Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, mengatakan masih menyiapkan sisi legal administrative.
Kominfo, kata dia, juga menggandeng Kejaksaan Agung dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah kasus serupa.
"Kami juga harus mendiskusikan apakah konsorsium yang kemarin menang tender bisa melanjutkan, atau harus ada tender baru," ujar Usman Kansong ketika ditemui wartawan di Kantor Kominfo, Selasa, 13 Juni 2023. "Masih kami diskusikan supaya tidak salah."
Namun yang jelas, Kansong menginginkan proyek dilanjutkan dan rampung. Terlebih, hal in sudah menjadi perintah Presiden Jokowi kepada Plt Menkominfo Mahfud MD. Hanya saja, dia tidak bisa menentukan target lantaran proyek ini melibatkan banyak pihak. "Maunya makin cepat makin baik. Proyek ini harus dilanjutkan," ucapnya.
Sejak diusut mulai Agustus 2022, kasus dugaan korupsi BTS Bakti Kominfo sudah menyeret 7 orang sebagai tersangka. Termasuk Menkominfo Johnny Gerard Plate dan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif.
Adapun lima tersangka lainnya, ialah Dirut PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak; Tenaga Ahli Hudev UI Tahun 2020, Yohan Suryanto; Account Director PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali; Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan; dan pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Irwan Hermawan, Windi Purnama.
Dalam kasus dugaan rasuah proyek ini disebut kerugian keuangan negara mencapai Rp 8 triliun. Adapun proyek yang dimaksud adalah pengadaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020-2022.
"Berdasaran semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp 8.032.084.133.795," kata Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, di Kejaksaan Agung pada Senin, 15 Mei 2023.
Kerugian tersebut, kata Yusuf, berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.
Pilihan Editor: Akselerasi Internet dalam Ekonomi Digital, Kominfo Luncurkan Satelit Satria-1 Senin Depan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
