Bahlil Curhat Anggaran BKM Kecil tapi Target Investasi Tinggi, Ini Kata Ekonom

Selasa, 13 Juni 2023 12:55 WIB

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, merespons curhat Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia soal target investasi pada 2024 yang naik menjadi Rp 1.600 triliun dari target investasi 2023 Rp 1.400 triliun. Sementara alokasi anggaran yang diterima kementeriannya pada tahun depan hanya sebesar Rp 1,2 triliun.

Menurut Bhima, masalah investasi itu bukan hanya urusan BKPM dan tidak ada kaitannya dengan besar-kecilnya anggaran. “Sebenarnya masalah investasi itu adalah follow up di kementerian teknis dan juga BUMN yang bekerja sama dengan investor,” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 13 Juni 2023.

Bhima mencontohkan, masalah investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya ditangani oleh BKPM, lalu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Otoritas IKN, dan Kementerian PUPR. “Jadi sebenarnya bukan kerja BPKM saja, tapi kerja-kerja dari kementerian teknis,” kata dia.

Meski anggaran BKPM dirasa kecil, Bhima berujar, tapi seharusnya fungsi koordinasi teknisnya yang harus didorong. “Selain itu, membantu juga melalui follow up, serta ketiga investor melakukan uji kelayakan juga harus didampingi, dan diberikan arahan oleh BKPMN,” ucap Bhima.

Bahlil menyampaikan keluhan itu dalam rapat kerja bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). “Target investasi mencapai Rp 1.600 triliun, tapi uangnya enggak tambah-tambah. Saya juga enggak ngerti sudah bingung kita,” kata dia pada Jumat, 9 Juni 2023.

Advertising
Advertising

Menurut Bahlil, BPKM pada 2024 diminta mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,3 persen. Dengan target tersebu, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian investasi di sektor riil minus hulu migas dan sektor keuangan harus tembus Rp 1.600 triliun.

“Tugas saja yang dikasih, uangnya enggak dikasih. Jadi kalau enggak sampai jangan salahkan Kementerian Investasi,” tutur Bahlil.

Bahlil menuturkan raihan investasi telah mencapai hampir seperempat dari target 2023 Rp 1.400 triliun. “Dari Rp 1.400 triliun itu sudah kita realisasikan pada kuartal pertama 2023 sebesar 23,5 persen atau setara Rp 328,9 triliun,” ucap dia.

Dari segi komposisi, Bahlil menjelaskan, investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 53,8 persen dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 46,2 persen. “Jadi PMA dan PMDN masing-masing tumbuh secara Year on Year (YoY), masing-masing 20,2 persen untuk PMA dan 12,4 persen PMDN,” kata Bahlil.

Pilihan Editor: Sederet Pernyataan Bahlil saat Rapat Kerja dengan DPR: Tugas saja yang Dikasih, Uangnya Nggak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

4 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

8 jam lalu

Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI, Terancam Ledakan Pabrik hingga Polusi tanpa Kompensasi

Warga sekitar smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industry (PT KFI) merasa terteror karena pabrik kerap meledak dan terpapar polusi setiap hari.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

10 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

11 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

11 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

1 hari lalu

Luhut Puas Tactical Floor Game Pengamanan Tamu VVIP WWF ke-10 Bali

Luhut berharap pelaksanaan WWF dengan jumlah peserta yang tercatat lebih 30.000 dari 148 negara itu dapat berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya