Sederet Pernyataan Bahlil saat Rapat Kerja dengan DPR: Tugas saja yang Dikasih, Uangnya Nggak
Reporter
Tempo.co
Editor
Naufal Ridhwan
Sabtu, 10 Juni 2023 17:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan perkembangan realisasi investasi di awal 2023. Menurut dia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) target investasi sebenarnya Rp 1.099,8 triliun, tapi Presiden Joko Widodo alias Jokowi memberikan target senilai Rp 1.400 triliun.
“Dari Rp 1.400 triliun itu sudah kami realisasikan pada kuartal pertama 2023 sebesar 23,5 persen atau setara Rp 328,9 triliun,” ujar dia dalam rapat kerja bersama Komisi VI di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Juni 2023.
Investasi lebih merata
Dari segi komposisi, Bahlil menjelaskan, investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 53,8 persen dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 46,2 persen. “Jadi PMA dan PMDN masing-masing tumbuh secara year on year (YoY), masing-masing 20,2 persen untuk PMA dan 12,4 persen PMDN,” kata Bahlil.
Selain itu, dari sisi investasi yang masuk ke dalam Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masing-masing 52,6 persen dan 47,4 persen, dengan penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 384.892 orang. “Investasi kita di luar Jawa sejak 2020 kuartal ketiga dan 2023 kuartal pertama sudah lebih merata,” ucap Bahlil.
Hal itu menurut dia, sejalan dengan perintah Jokowi di berbagai kesempatan yang mendorong agar investasi tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa. Menurut Jokowi, kata Bahlil, membangun Indonesia tidak boleh Jawa sentris, tapi harus Indonesia sentris.
“Alhamdulillah kita tetap bekerja kerja keras dan ini juga hasil dari sosialisasi dari Komisi VI ke semua dapilnya. Ini tidak bisa dibohongi, bahwa merata sekarang antara Jawa dan luar Jawa itu setara,” tutur Bahlil.
Sementara untuk target investasi pada tahun 2023 nilainya Rp 1.200 triliun. Sedangkan untuk realisasinya sudah melebihi target yakni senilai Rp 1.207,2 triliun. <!--more-->
Singapura jadi negara nomor satu investor Indonesia
Bahlil memaparkan negara mana saja yang masuk untuk berinvestasi di Indonesia pada kuartal satu 2023. Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi VI di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Jumat, 9 Juni 2023.
“Yang masuk ke Indonesia sampai dengan kuartal satu Singapura masih nomor satu, kemudian nomor dua Hong Kong, nomor tiga Cina. Lainnya Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Belanda, dan Australia sudah masuk juga ke Indonesia,” ujar dia.
Bahlil juga menjelaskan ada banyak negara lain juga tertarik berinvestasi di Indonesia, khususnya negara yang menjadi hub di Asia Tenggara, salah satunya Singapura. Menurut dia, hingga saat ini banyak juga pengusaha Indonesia yang berinvestasi di Singapura.
“Ini menjadi bahan introspeksi untuk kita,” ucapnya.
Dia juga mengaku sudah mengecek penyebab mengapa Singapura dibidik menjadi negara tujuan investasi. Alasannya, karena Negeri Singa itu memiliki financial center.
“Maka kemarin di PP Nomor 12 Tahun 2023 di Ibu Kota Nusantara (IKN) kami sudah mengakomodir untuk di IKN ditempatkan financial center,” tutur Bahlil.
Curhat dana minim OSS
Bahlil juga menceritakan soal sistem perizinan usaha berbasis aplikasi Online Single Submission (OSS) di hadapan para anggota DPR. Menurut dia, OSS merupakan produk hasil dari implementasi 79 Undang-undang, 44 Peraturan Pemerintah, dan 9 Peraturan Presiden yang dijadikan satu menjadi Omnibus Law atau UU Cipta Kerja sebanyak 15 ribu halaman.
“Dari aturan yang begitu ribet, OSS hanya Rp 30 miliar. Kami mohon anggaran tambahan pimpinan,” ujar dia.
Karena anggarannya yang kecil, Bahlil mengibaratkan OSS sebagai mobil Avanza rusak, padahal investor mengharapkan mobil seperti Mercedes Benz atau Mercy. Jadi jika ada kekurangan dari OSS, bisa jadi penyebabnya karena harganya yang memang murah.
“Nggak ada saya menemukan teori ekonomi sejak saya SD sampai sekarang.”
Kalaupun anggota dewan sepakat anggaran OSS tidak ditambah, menurut Bahlil, tak jadi soal. Namun ia meminta agar soal kualitas OSS itu tidak lagi dipertanyakan, karena kondisinya memang seperti itu.
“Mau bagus, kasih anggaran yang bagus juga,” ucap Bahlil.<!--more-->
Keluhkan dana minim di BKPM
Bahlil mengeluhkan target investasi pada 2024 yang naik menjadi Rp 1.600 triliun dari target investasi 2023 Rp 1.400 triliun. Sementara alokasi anggaran yang diterima kementeriannya pada tahun depan, Rp 1,2 triliun.
“Target investasi mencapai Rp 1.600 triliun, tapi uangnya nggak tambah-tambah. Saya juga nggak ngerti sudah bingung kita,” ujar dia.
Menurut Bahlil, BKPM pada 2024 diminta mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 5,3 persen. Dengan target tersebut, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian investasi di sektor riil minus hulu migas dan sektor keuangan harus tembus Rp 1.600 triliun.
“Tugas saja yang dikasih, uangnya nggak dikasih. Jadi kalau nggak sampai jangan salahkan Kementerian Investasi,” tutur Bahlil.
Sebut kegiatan investasi adalah hulu dari proses ekonomi
Lebih jauh, Bahlil menjelaskan, kegiatan investasi merupakan hulu dari sebuah proses ekonomi. Sebagai gambaran, tidak ada industri tanpa investasi. Bahkan tidak ada penerimaan pajak yang baik tanpa investasi pula.
“Jadi jangan seperti anak, ayamnya mau dibunuh tapi mengharap telurnya bagus,” tutur dia. “Jadi ini kita buka-bukaan saja, kita harus fair. Jangan mimpi ekspektasi kita untuk OSS harus bagus, saya sudah capek juga ngomong.”
Bahlil juga membandingkan aplikasi Peduli Lindungi yang investasinya cukup tinggi daripada OSS yang nilainya Rp 30 miliar. Dia juga meminta kepada Komisi VI untuk mempertimbangkan soal tambahan anggaran, dan berharap Kementerian Keuangan mendengarnya.
“Mohon pimpinan, kalau mau bagus, tambah anggaran. Kalau tidak mau tambah anggaran, jangan banyak pertanyaan soal ini, pimpinan,” kata Bahlil.
MOH. KHORY ALFARIZI
Pilihan Editor: Kata Otorita, Bahlil, OJK, dan Pengamat soal Financial Center di IKN, Jadi Pintu Masuk Suaka Pajak?