TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz menjelaskan soal ancaman mogok kerja nasional buruh jika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) atau Omnibus Law tidak dicabut. Menurut dia, mogok kerja bisa diikuti oleh sekitar 5-7 juta buruh dari seluruh Indonesia yang akan dilakukan antara Juli-Agustus 2023.

"Kami ingin mengatakan bahwa sepanjang Omnibus Law tidak dibatalkan, maka kami akan melakukan perlawanan. Kalau Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mendengar apa yang kami harapkan maka hampir pasti kami akan melakukan stop produksi di seluruh Indonesia," ujar dia di sela-sela aksi demonstrasi di Kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023.

Riden yang juga Ketua Mahkamah Partai Buruh mengatakan, buruh akan melumpuhkan sentra-sentra ekonomi yang bisa berakibat fatal kepada kondisi perekonomian Indonesia. Hal itu sengaja dilakukan, agak pemerintah tahu bahwa buruh juga punya kekuatan. Karena sejauh ini, kata dia, buruh juga sudah melakukan lobi-lobi agar UU Cipta Kerja dicabut, tapi tidak diperhatikan pemerintah.

"Kami tidak berharap (mogok kerja) itu terjadi maka dengan aksi yang kami lakukan sekarang di seluruh Indonesia bergelombang ini menjadi perhatian MK," tutur dia.

Berdasarkan pantauan Tempo, massa aksi buruh yang jumlahnya ratusan itu berkumpul di IRTI Monas, Pakarta Pusat pada pukul 10.30 WIB, kemudian melakukan long march menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya. Aksi tersebut diisi beberapa agenda, mulai dari orasi dari perwakilan buruh, dan mendatangi MK untuk mengawal sidang judicial review UU Cipta Kerja.

Aksi tersebut dilakukan bergelombang yang dilakukan secara bergelombang selama 25 hari. Di Banten akan digelar pada 6 Juni, kemudian di Gedung Sate Bandung pada 7 Juni, di Semarang pada 9 Juni, menyusul Jawa Timur pada 14 Juni, dan selanjutnya aksi dilakukan di berbagai kota provinsi sampai tanggal 20 Juli.

Adapun tuntutan yang akan disuarakan oleh Partai Buruh bersama organisasi serikat buruh dalam aksi kali ini ada empat. Pertama, cabut omnibus law UU Cipta Kerja. Kedua, tolak RUU Kesehatan. Ketiga, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Serta keempat, cabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

Sebelumnya seruan mogok kerja nasional disampaikan Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. Dia mengatakan aksi tersebut akan dilakukan selama 3-5 hari antara Juli-Agustus 2023.

"Tanggal tepatnya akan diumumkan sebulan sebelumnya untuk mengingatkan pengusaha dan seluruh perusahaan agar bersiap-siap," ucap Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 24 Maret 2-23.

Dia menuturkan aksi mogok kerja nasional ini dilindungi oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Selain itu, Said Iqbal menjelaskan mogok kerja nasional ini bukan mogok kerja biasa, melainkan aksi yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Pasalnya, menurut dia, aksi ini bukan mogok kerja biasa di mana hanya diperbolehkan apabila karyawan dan perusahaan tidak menemui titik temu dalam perundingan. Aksi ini, kata dia, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2000, di mana serikat pekerja bisa menginstruksikan para buruh stop produksi dan keluar dari pabrik untuk berunjuk rasa.

"Ini kan seperti aksi-aksi kami selama ini di depan Istana, DPR RI, atau kantor pemerintahan," ucapnya.

Namun bedanya, Said Iqbal menambahkan, aksi ini tidak hanya dilakukan oleh perwakilan buruh tetapi seluruh buruh secara serempak. Ia berujar Partai Buruh akan menyerukan seluruh buruh dan pekerja menggunakan hak konstitusinya untuk menyampaikan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Karena itu, menurut dia, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk melarang aksi mogok kerja nasional ini. Ia menegaskan akan menuntut pengusaha atau perusahaan yang melarang atau menghalangi aksi mogok kerja nasional ini.

"Jadi Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) jangan mengada-ngada. Ini bukan mogok kerja saja, ini adalah aksi serempak seluruh buruh secara bersamaan. Stop produksi dari mulai shift 1, shift 2, dan non shift," tuturnya.

MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Investigasi Global ERC: Pengerukan dan Ekspor Pasir Laut Terbukti Merusak Lingkungan dan Melanggar HAM

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini