TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Beleid ini diteken tidak lama setelah kasus pelecehan seksual di Cikarang, di mana karyawan diminta staycation dengan atasan demi perpanjangan kontrak kerja.

"Mudah-mudahan itu bukan fenomena gunung es. Mudah-mudahaan tidak mewakili kondisi di tempat kerja," kata Ida Fauziyah di Kantor Apindo, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023.

Melalui Kepmenaker Nomor 88 Tahun 2023, Ida berharap bisa memberi kekuatan lebih dalam komitmen pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual di tempat kerja. "Kelahiran Kepmenaker ini mendindaklanjuti aturan lebih teknis soal pelecehan seksual di tempat kerja, setelah UU TPKS," ujarnya.

Ida menegaskan Kepmenaker ini berprinsip keadilan dan kesetaraan gender. Aturan yang terkadung di dalamnya tidak pandang korban laki-laki atau perempuan. Begitu pun dengan pelakunya.

"Bahwa sesungguhnya korban lebih banyak perempuan itu nyata. Tapi bukan berarti hanya melindungi perempuan yang menjadi korban. Laki-aki berhak dapat perlindungan yang sama," tutur Ida.

Aturan Kemnaker Nomor 88 Tahun 2023, Ida melanjutkan, berlaku untuk pemberi kerja maupun pekerja atau buruh. Termasuk sesama pegawai. "UU ini melindungi pemberi kerja yang menjadi korban. Karena bisa, mungkin korbannya pemberi kerja."

Melalui aturan ini, pemerintah akan menjamin hak-hak korban yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Termasuk menjamin kerahasiaan. Nantinya, perusahaan juga wajib membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan kerja masing-masing.

"Kepmenaker ini juga tidak menghilangkan hak korban untuk melaporkan secara pidana ke aparat penegak hukum. Peraturan ini mengatur dari sisi ketenagakerjaan," kata Ida.

Pilihan Editor: Kemnaker Rilis Aturan Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini