TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD meminta agar Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas tetap memasukkan isu perbatasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024 - 2029.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 25 Mei 2023.

Menurut dia, keberlangsungan program pembangunan nasional di perbatasan perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional ke depan. Oleh sebab itu, ia juga berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bisa mendukung anggaran tersebut.

"Atas dukungan lagi dari Wakil Ketua DPR (Rachmat Gobel). Karena kalau Kemenkeu mau, Bappenas mau, sementara DPR tidak setuju, ya, tidak bisa juga. Alhamdulillah, sekarang ada Pak Rachmat Gobel," kata Mahfud.

Saat ini, menurut Mahfud, masih banyak Pos Lintas Batas Negara (PBLN) Indonesia yang belum selesai terbangun. Hal ini juga memungkinkan perbatasan Indonesia di darat sebagai jalan gelap atau jalan ilegal.

"Itu perbatasan yang darat mungkin pintu masuk di mana, tetapi antara satu gerbang dan gerbang lain itu jalan-jalan gelap, jalan-jalan ilegal, dan jalur-jalur ilegal itu masih banyak," kata Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud menilai, pembangunan PBLN tersebut harus segera ditangani. Hal ini membutuhkan anggaran yang sangat besar sehingga pihaknya berharap Kementerian PPN/Bappenas tetap memasukkan isu perbatasan ke dalam RPJMN 2024 - 2029.

Selanjutnya: "Itu nanti yang harus ditangani..."

<!--more-->

"Itu nanti yang harus ditangani dan perlu anggaran besar juga," ucap Mahfud.

Presiden Jokowi juga telah meminta agar Proyek Strategis Nasional (PSN) dapat selesai pada tahun 2024 sesuai dengan hasil rapat terbatas (ratas) evaluasi PSN pada bulan September 2022 dan Sidang Kabinet, 2 Maret 2023. Kementerian/lembaga (K/L) pun disarankan dapat menyelesaikan PSN yang terdapat di perbatasan.

Nantinya, PSN yang ditargetkan pada periode ini akan dilanjutkan pada periode berikutnya, antara lain, pembangunan pos lintas batas terpadu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di kawasan Perbatasan.

Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah (pemda) juga diharapkan agar menjemput bola dan melakukan langkah-langkah terobosan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pos lintas batas negara dan pelaksanaan mandat yang diberikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019.

Lebih jauh, Mahfud meminta agar Kementerian PUPR menyelesaikan permasalahan pemenuhan sarana dan prasarana operasional, seperti unsur customs, immigration, quarantine, and security (CIQS) serta permasalahan lainnya. Apalagi pos lintas batas negara yang telah selesai dibangun ini juga masih menyisakan persoalan.

"Pos lintas batas negara yang telah selesai dibangun ini fisiknya sudah selesai dibangun namun belum beroperasi karena CIQS belum berangkat," tutur Mahfud MD. "Ini mohon segera diselesaikan sebelum tentu saja berakhirnya pemerintah periode ini. Kalau bisa, malahan dioperasionalkan pada tahun 2023."

ANTARA

Pilihan Editor: Menteri PUPR Blak-blakan ke KPK Soal Godaan Korupsi Sangat Besar: Kalau ke Menteri Gak Bisa, ke Dirjen, lalu ke...

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini