TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali buka suara soal Bandara Kertajati Majalengka yang bakal menggantikan peran Bandara Husein Sastranegara Bandung. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan beberapa fasilitas pendukung untuk Bandara Kertajati sudah siap, khususnya infrastruktur transportasi.

"Fasilitas pendukung itu sebetulnya sudah ada. Kalau dilihat di Kertajati sekarang seperti travel, bus Damri, itu sudah ada," tutur Adita saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Mei 2023.

Selain itu, menurut Adita, operator bandara juga sudah berkomitmen memberikan dukungan untuk interkoneksi dengan transportasi lainnya. Adita menilai fasilitas transportasi ini pun memang disesuaikan dengan jumlah penumpang dan volume penerbangan. Saat ini penerbangan reguler di bandara tersebut masih sedikit, yaitu penerbangan umroh dan penerbangan internasional Majalengka-Kuala Lumpur dari Air Asia.

Selain itu, Bandara Kertajati juga sedang dipersiapkan untuk melayani penerbangan haji tahun ini. "Nanti kalau memang naik kami pasti akan tambahkan juga," kata dia.

Selanjutnya: Ihwal peralihan ini, Adita menekankan Kemenhub....

<!--more-->

Ihwal peralihan ini, Adita menekankan Kemenhub masih harus berkoordinasi dengan stakeholder lainnya, termasuk TNI karena Bandara Husain Sastranegara ini berada di bawah Kementerian Pertahanan.

Karena itu, Adita menilai proses pemindahan operasional Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati masih panjang. Sehingga, ia memperkirakan target rampung pada Juli mendatang belum tercapai.

Selain fasilitas transportasi, ia mengatakan kebijakan ini baru bisa berjalan jika Tol Cisumdawu sudah beroperasi. Seperti diketahui, Tol Cisumdawu sudah dibuka sejak periode mudik bulan lalu namun baru secara fungsional.

Dengan demikian, Kemenhub akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk menyelaraskan tanggal pengoperasian Tol Cisumdawu secara komersial dengan Bandara Kertajati. "Itu kami akan selaraskan, termasuk pemindahannya perlu pembicaraan dengan stakeholder," ujar dia.

Pilihan Editor: Fraksi Demokrat dan PKS Minta Pembangunan IKN Ditunda, Bahlil: Terserah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini