TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia buka suara soal sikap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang meminta agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ditunda. Bahlil memaklumi sikap itu sebagai hak, tapi dia menegaskan pembangunan IKN sudah diputuskan dalam undang-undang.
"Itu pikiran dia, lah. Terserah," ujar Bahlil ketika ditemui wartawan di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Ia memastikan rencana pemerintah membangun IKN akan terus berjalan. "Kalau pemerintah tidak menjalankan undang-undang, kan kami melanggar," ucapnya.
Rekomendasi menunda pembangunan IKN disampaikan Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa, 23 Mei 2024. Dalam forum tersebut, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan rekomendasi atas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk RAPBN 2024.
Anggota Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengatakan pembangunan infrastruktur pemerintah mestinya tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur mercusuar yang manfaatnya tidak secara langsung dirasakan masyarakat. Pihaknya meminta pemerintah mendorong belanja negara yang bersifat result based dan memiliki multipplier effect. "Sehingga anggaran yang sifatnya nonprioritas, seperti IKN, bisa ditunda dan sebaiknya difokuskan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil di desa."
Selain itu, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa tahun 2024 merupakan tahun politik. Sehingga, pemerintah mesti fokus pada kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas. "Pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan menjelang pemilu," ujar Rizki.
Senada dengan Demokrat, Fraksi PKS menyarankan pemerintah menunda pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN agar anggaran yang ada dapat difokuskan untuk pemulihan daya beli masyarakat, erta peningkatan infrastruktur dan belanja berkeadilan lainnya.
"Bansos perlu ditingkatkan. Kami juga mendorong keberpihakan negara terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas," kata Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin yang menjadi juru bicara dalam sidang. Pihaknya juga meminta agar pemerintah mempertahankan subsidi tarif listik, LPG, dan BBM bagi rakyat kecil.
Pilihan Editor: Realisasi Investasi di IKN Lambat, Deputi Otorita IKN Contohkan BSD dan Jababeka Butuh Puluhan Tahun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
