TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pihaknya akan terus mendukung pengelolaan belanja negara berdasarkan prioritas Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pasalnya, tahun ini merupakan tahun terakhir kepemimpinan pemerintahan Jokowi sehingga menentukan banyak tujuan pembangunan yang berhasil dicapai.

Menurut Sri Mulyani, memang ada beberapa tantangan atau situasi yang tidak controllable, seperti terjadi pandemi Covid-19, perubahan geopolitik, dan perubahan iklim yang sangat menentukan. Namun, prioritas presiden harus tetap dilaksanakan oleh kabinet pemerintahan.

“Menjadi suatu tantangan tidak hanya sekedar retorika tapi menjalankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), anggarannya. Di mana nanti salah satunya belanja negara yang penting,” ujar dia dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023 yang digelar hybrid pada Rabu, 17 Mei 2023.

Namun, bendahara negara tersebut mengatakan, sebetulnya para pimpinan kementerian lembaga ini juga sering menerima Pendapatan Negara Bukan Pajak atau PNBP yang bisa menjadi penerimaan negara.

Hal itu adalah salah satu kualitas dari pengelolaan kementerian lembaga melalui instrumen APBN apakah dari sisi belanja maupun penerimaan perlu untuk terus ditingkatkan.

Yang terpenting, Sri Mulyani berujar, level alokasinya yang sudah disepakati kabinet dijalankan konsisten. Karena sering kali ada celah yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah bekerja rutin setiap tahun, mengajukan, melaksanakan anggaran dengan prioritas, dan urgensi yang ditetapkan oleh presiden dan wakil presiden, bahkan ketetapan di dalam kabinet.

Selanjutnya: “Tantangan terus mengarahkan dan ..."

<!--more-->

“Tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja. Dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional,” kata dia.

Sri Mulyani menuturkan, berbagai langkah sudah dilakukan mulai dari perencanaan penganggaran yang diharapkan semakin simple dan single entry. Sehingga kementerian lembaga tidak perlu berkali-kali mengisi dokumen anggaran mulai perencanaan penganggaran hingga nanti sampai dengan pelaporan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang sedang terjadi untuk belanja 2022.

Sehingga, kata dia, anggaran seefisien mungkin juga bisnis proses yang menjadi lebih mudah, serta fokus pada dampaknya.

“Ini akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil tadi, dampaknya apa, hasilnya itu impact-nya apa kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju dan kuat,” tutur Sri Mulyani.

Hal itu, menurut Sri Mulyani, menjadi tantangan bagi Kemenkeu dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas untuk bisa membuat sistem penganggaran yang semakin mudah tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi. “Tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak,” ucapnya.

Pilihan Editor: Sri Mulyani Sebut Ekonomi RI Tetap Kuat, Perbaikan Masih Bisa Diakselerasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini