TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pendanaan transisi energi melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) masih belum jelas didapatkan oleh pemerintah.

Luhut menjelaskan, saat dia berkunjung ke Ibu Kota Amerika Serikat (AS), Washington, D.C bulan lalu, belum ada kejelasan tentang pencairan dana tersebut.

"Waktu saya ke Washington bulan lalu, kami paparin mereka bilang iya. Terus saya bilang where is the money? Ao ao...ngomong doang,” kata Luhut di acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas, di The Westin Jakarta, Selasa, 9 Mei 2023.

Luhut mengatakan, belum jelasnya skema pinjaman ditengarai menjadi alasan belum cairnya dana senilai US$ 20 miliar atau setara dengan Rp 310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per dolar AS) pada saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Luhut pun geram, karena kesepakatan JETP itu sudah masuk dalam pembahasan saat gelaran KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu. Namun, Luhut percaya diri tanpa JETP, Indonesia tetap bisa menjalankan programnya.

"Kalau kasih harga loan-nya dengan harga commercial loan, forget it we can do it by own, kenapa kalian ngatur-ngatur," begitu kata Luhut lagi.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diikuti oleh koalisi negara G7 plus Denmark, Norwegia, dan Irlandia Utara sepakat membantu percepatan transisi energi di Indonesia melalui program kemintraan transisi energi yang adil atau Just Energy Transition Partnership (JETP).

Skema pembiayaan JETP disiapkan dalam 3-5 tahun mendatang. Anggota negara-negara G7+ akan mengucurkan dana dalam bentuk hibah dan pinjaman lunak.

Rencananya, dana itu bakal dimanfaatkan untuk membiayai program pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangunan pembangkit baru berbasis energi terbarukan.

Pilihan Editor: Industri Tekstil Masih Tertekan, Menperin: Tapi Sekarang Level Tekanannya Berbeda

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini