TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan subsektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) mesih tertekan akibat krisis global. Ia berujar hal itu tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di sektor ini yang masih di bawah 50.

"IKI dia belum di atas 50. Jadi masih dalam kategori tertekan tapi level tekanannya berbeda," ujar Agus saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 Mei 2023.

Agus menjelaskan setiap subsektor yang angka indeks kepercayaan industrinya di bawah 50, masuk dalam kategori tertekan. Adapun level IKI setiap industri dianalisis oleh Kementerian Perindustrian setiap bulannya.

Industri TPT sendiri, menurut Agus, sebetulnya sudah membaik. Kondisi itu ditunjukkan dari level IKI pada TPT yang sudah mulai merangkak naik. Lima bulan yang lalu industri tekstil memang luar biasa tertekan, namun ia berujar dalam empat bulan terakhir sektor ini mulai membaik meski level IKI-nya masih di bawah 50.

Dengan demikian, pemerintah menyatakan masih akan terus menyiapkan insentif untuk pelaku usaha tekstil. Tujuannya agar subsektor industri ini mampu bangkit. Langkah ini juga demi mengantisipasi badai pemutusan hubungan kerja atau PHK di pabrik tekstil yang masih terus terjadi hingga saat ini.

Selanjutnya: Ihwal pemberian insentif ini juga dinyatakan....

<!--more-->

Ihwal pemberian insentif ini juga dinyatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Tidak hanya untuk menolong penurunan kinerja industri tekstil, menurut Luhut, pemberian insentif juga dapat mendorong masuknya investasi di bidang ini.

Terlebih, Luhut menilai investasi serta perkembangan ekonomi saat ini pun tidak tertutup hanya pada bidang hilirisasi, tetapi juga merambah ke bidang industri tekstil. Karena itu, ia yakin akan ada potensi pasar yang menguntungkan bagi industri tekstil di Indonesia.

Menurut Luhut, pertumbuhan yang terjadi di subsektor industri TPT didorong oleh sejumlah kebijakan dari pemerintah. Sebelumnya, industri tekstil terutama yang berorientasi ekspor sempat melemah lantaran pemesanan menurun drastis. Kemudian, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan penjualan produk dari perusahaan berorientasi ekspor itu ke pasar dalam negeri.

Dalam menjalankan keputusan itu, pelaku usaha mengaku terhalang banjirnya produk impor di dalam negeri, khususnya baju bekas. Alhasil, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Bea Cukai gencar melarang penjualan baju bekas impor.

Pilihan Editor: Erick Thohir soal Gangguan Jaringan di BSI: Ada Serangan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini