TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea tak mendukung rencana aksi mogok yang akan dilakukan pilot PT Garuda Indonesia mulai 26 Januari mendatang. Ia mengancam akan lepas tangan dan tidak bersedia ikut campur menyelesaikan perselisihan bila aksi tersebut tetap dijalankan. "Aksi itu akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat," ujar Jacob usai menerima perwakilan Asosiasi Pilot Garuda (APG), di Jakarta, Jumat (24/1). Dalam pertemuan itu, Jacob meminta rencana aksi mogok kerja diurungkan saja. Jacob menegaskan, perselisihan hubungan industrial tidak harus dituangkan dalam aksi mogok. Ia menghendaki kedua pihak yang berselisih duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. Ia berjanji pemerintah akan membantu mencari jalan keluarnya. Menteri mengaku mengundang Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi, Dirut PT Garuda Indonesia, dan Pengurus APG. Rencananya, mereka akan bertemu Selasa pekan depan. Ia berharap mereka bisa datang agar segera ada penyelesaian dari pertemuan itu. "Kalau nggak datang, saya tidak bertanggung jawab atas aksi yang terjadi," kata dia. Jacob mengatakan, perwakilan APG tidak memberikan jaminan bahwa aksi tidak akan dijalankan. Kendati demikian, ia mengaku tidak memerlukan jaminan dari mereka. "Kan saya sudah undang Meneg BUMN dan Dirut Garuda. Kalau mereka tetap mogok, marah saya," ujarnya. Jacob juga menyesalkan pernyataan Dirut Garuda Indonesia yang mengancam akan memutuskan hubungan kerja (PHK) para pilot yang berencana mogok itu. Pernyataan itu dinilainya tidak akomodatif. "Sebagai pimpinan seharusnya dia bisa menyerap aspirasi bawahannya dong, tidak arogan seperti itu" kata dia. Jacob justru menilai Dirut Garuda Indonesia tidak bisa mengurus manajemen perusahaan. Perselisihan di perusahaan penerbangan milik pemerintah itu bukan yang pertama kali. Sebelumnya Garuda Indonesia juga pernah berselisih dengan pramugari. Jacob mengaku pernah menerima keluhan dari pramugari tentang kebutuhan biaya makan yang besar. Itu dikarenakan para pramugari yang sedang bertugas di luar negeri membayar dengan dolar sementara perusahaan menggantinya dalam bentuk rupiah, dengan besaran yang tidak seimbang. Itu pun pembayaran baru dilakukan satu bulan kemudian. Menanggapi tuntutan para pilot atas kenaikkan gaji dan tunjangan yang berstandar internasional, Jacob menilai itu sebagai hal yang wajar. Mengingat lingkup kerja mereka lebih banyak di luar negeri. Seperti diketahui sejumlah pilot Garuda Indonesia mengancam mogok terbang karena tuntutan perbaikan besaran dan struktur gaji tidak dipenuhi oleh manajemen Garuda Indonesia. Sebelumya mereka telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membicarakan hal itu, tapi tidak ada kesepakatan. Aksi mogok dimulai dengan penundaan jadwal keberangkatan pesawat selama satu jam, sejak 26 Januari - 1 Februari 2003. Jika tidak ditanggapi, aksi akan dilanjutkan pada 2-9 Februari 2003 dengan menunda keberangkatan selama 5 jam. Jika tetap tidak ditanggapi mereka akan mogok total terhadap semua jadwal penerbangan Garuda. Retno Sulistyowati --- Tempo News Room