Terpopuler Bisnis: Langkah Hukum Kasus Impor Emas Rp 189 T, Izin Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun
Reporter
Tempo.co
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Selasa, 11 April 2023 06:00 WIB
1. Kasus Impor Emas Rp 189 Triliun, Mahfud MD: Sudah Ada Langkah Hukum
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan klarifikasi soal laporan hasil pemeriksaan (LHP) dengan nilai transaksi agregat Rp 189.273.872.395.172 atau Rp 189 triliun. Kasus impor emas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Ditjen Bea Cukai tersebut sudah dilakukan langkah hukum.
"Pengungkapan dugaan tindak pidana asal (TPA) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sudah dilakukan langkah hukum terhadap tindak pidana asal," ujar Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Senin, 10 April 2023.
Mahfud MD mengatakan telah ada putusan pengadilan terkait kasus impor emas tersebut. Namun, Komite memutuskan untuk tetap melakukan tindak lanjut termasuk hal-hal yang selama ini belum masuk kedalam proses hukum (case building) oleh Kemenkeu.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
2. Kemenhub Sepakat Izin Konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diperpanjang Jadi 80 Tahun
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan pihaknya sudah sepakat mengizinkan perpanjangan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ia berujar izin konsesi kereta cepat ini memang memungkinkan untuk diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.
"Kami sepakat akan izinkan. Secara data, memang dimungkinkan perpanjangan menjadi 80 tahun," tuturnya saat ditemui di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat pada Senin, 10 April 2023.
Menurutnya, perpanjangan konsesi itu akan memberikan kepastian adanya keuntungan dari pihak operator. Ia pun mengaku sudah melaporkan hasil perhitungannya kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Risal mengatakan saat ini tinggal menunggu kepastian hukum agar perpanjangan konsesi bisa resmi berjalan.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perpanjangan konsesi ini bisa saja dilakukan, berapa pun pertambahan waktunya.
Berita lengkap bisa dibaca di sini.
Selanjutnya: Jokowi Minta Seluruh Tol Fungsional Dibuka ...
<!--more-->
