Transaksi Janggal Rp 349 Triliun, Ini Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Mahfud MD dan Sri Mulyani

Minggu, 9 April 2023 18:58 WIB

Sri Mulyani dan Mahfud MD. FOTO/instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia atau LSI mengungkap publik sama-sama percaya dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Menurut Djayadi, sebanyak 67,6 persen masyarakat percaya ada transaksi janggal di Kemenkeu seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD. “Yang tidak percaya sekitar 18,1 persen, selebihnya menyatakan tidak tahu,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Ahad, 9 April 2023.

Kemudian, survei itu juga mempertanyakan apakah masyarakat tahu bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan aliran dana yang disebut tidak wajar itu tidak seluruhnya ada di Kemenkeu. Sekitar 50 persen dari yang tahu tentang kabar ini menyatakan bahwa mereka tahu pernyataan tersebut.

“Di antara yang tahu tersebut sebanyak 66,7 persen percaya dengan Ibu Sri Mulyani,” ucap Djayadi.

Sehingga jika melihat data tersebut, menurut dia, baik terhadap Mahfud MD maupun Sri Mulyani, masyarakat sama-sama percaya terhadap keduanya. Alasannya, pernyataan Mahfud MD dan Sri Mulyani tidak terlalu kontradiktif.

Advertising
Advertising

“Kalau misalnya Sri Mulyani menyatakan tidak ada, mungkin persepsi masyarakat beda,” tutur dia.

LSI juga mengungkap bahwa survei yang dilakukan dengan metodologi survei telepon itu mengungkap bahwa isu itu cukup populer dan tampaknya masyarakat menaruh perhatian yang cukup tinggi terhadap isu tersebut.

“Ada 35,5 persen masyarakat yang mengikuti berita itu atau yang tahu bahwa ada berita soal aliran dana tidak wajar sebesar lebih dari Rp 300 triliun tersebut,” ucap Djayadi.

LSI melakukan survei dengan metodologi survei telepon karena memiliki data populasi pemilih Indonesia yang bisa terjangkau oleh telepon atau cellphone (handphone) itu mencakup 83 persen dari total populasi nasional. Usianya 17 tahun ke atas.

Lembaga tersebut mengambil sampel dengan metode random digit dialing (RDD) yang merupakan teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dari proses RDD itu terpilih sebanyak 1.229 responden melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

Margin of error survei diperkirakan adalah 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling. Wawancara dilakukan oleh para telepon caller yang sudah dilatih. Ada 27.428 nomor yang didapatkan melalui RDD, yang memenuhi syarat 1489, dari angka itu yang berhasil di wawancara 1.229. Ini adalah sampel yang representatif secara nasional.

Baca juga: Promo Tiket Pesawat Lion Air: Penerbangan dari Jakarta ke Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Pontianak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

11 jam lalu

BPDPKS dan Kementerian ESDM Bahas Energi Bersih Biodiesel B35

BPDPKS Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM bahas energi Biodiesel B35 sebagai upaya peningkatan penyediaan energi bersih secara berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

21 jam lalu

Terpopuler: Deretan Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis hingga Lowongan Kerja BTN

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 9 Mei 2024, dimulai dari deretan masalah dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis atau PPDS.

Baca Selengkapnya

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

1 hari lalu

Ratusan Daerah Belum Salurkan Tunjangan Profesi Guru

Hingga pekan kedua Mei 2024, hanya 26 pemerintah daerah yang menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) ke rekening para guru.

Baca Selengkapnya

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

1 hari lalu

Prabowo Berencana Tambah Kementerian, Apa Kata Mahfud Md?

Mahfud Md menilai, semakin banyak jumlah kementerian, bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

1 hari lalu

Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

1 hari lalu

Cerita Mahfud Md Dongkol Putusan MK: Tapi Saya juga Marah Saat Jadi Ketua MK Tapi Diprotes

Mahfud Md bercerita soal dirinya yang dongkol saat MK menyatakan jika tak ada kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

1 hari lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Investasi Bidang Pendidikan Membuka Peluang Indonesia Maju

1 hari lalu

Sri Mulyani: Investasi Bidang Pendidikan Membuka Peluang Indonesia Maju

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan investasi di bidang pendidikan akan membuka peluang Indonesia menjadi lebih maju.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

1 hari lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Beda Sikap Soal Wacana Penambahan Jumlah Kementerian di Kabinet Prabowo

Wacana penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo perlu kajian ilmiah.

Baca Selengkapnya