TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengklaim jumlah pasokan dalam negeri tak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan stok cadangan beras pemerintah atau CBP. Karena itu, ia mengatakan keputusan impor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini sebagai solusi strategis untuk menjaga persediaan beras di gudang Perum Bulog.

"Iya, saat ini kan kondisinya demikian (tidak memungkinkan diserap dari dalam negeri). Bulog juga serapannya saat panen raya ini baru 50.000 ton," tutur Arief saat ditemui di kantornya pada Senin malam, 27 Maret 2023.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimoeso pun mengatakan produksi di dalam negeri beberapa tahun ini terus menurun. Menurutnya, Indonesia bahkan mengalami defisit selama sembilan bulan dalam sejak 2022.

Kondisi penurunan produksi tahun lalu, menurut Sutarto, berimbas pada persediaan beras tahun ini sehingga pemeirntah kembali membuka keran impor.

Namun, bagaimana sebetulnya data produksi padi di Indonesia tahun lalu sejak menurut perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS)?

Berdasarkan BPS yang tercatat dalam data Kerangka Sampel Area (KSA), hasil produksi nasional pada 2022 meningkat dibandingkan pada 2021. Pada 2021, produksi beras sebesar 31,36 juta ton. Indonesia pada 2021 tercatat surplus beras sebanyak 1,31 juta ton

Kemudian jumlah produksi beras nasional meningkat pada 2022 menjadi 31,54 juta ton. Pada tahun lalu memang terjadi sembilan bulan defisit beras, yaitu pada Januari, Februari, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Namun pada 2022, Indonesia tetap mengalami surplus sebanyak 1,34 juta ton.

Sementara pada tahun ini, BPS menghitung potensi produksi beras dari Januari hingga April 2023 mencapai 13,37 juta ton. Angka produksi terbesar terjadi pada Maret 5,38 juta ton. Pada Januari hasil produksi mencapai 1,33 juta ton, Februari 2,86 juta ton, dan April 3,8 juta ton. Adapun total konsumsi beras nasional selama empat bulan ini sebesar 3,22 juta ton.

Selanjutnya: Menurut Koordinator Nasional Koalisi ...

<!--more-->

Menurut Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah, persoalan impor beras di Tanah Air bukan disebabkan oleh produksi dalam negeri yang kurang. Ia menilai langkah impor diambil lantaran Perum Bulog tidak mampu menyerap hasil panen petani.

"Dengan demikian, tidak ada korelasi lineras antara produksi dengan impor," tuturnya saat dihubungi Tempo pada Senin, 27 Maret 2023.

Pada tahun lalu pun, ucapnya, pemerintah melakukan impor ketika Indonesia justru sedang swasembada beras. Artinya, keputusan impor bukan diukur dari jumlah produksi dalam negeri melainkan kondisi pasokan beras di gudang Bulog.

Oleh sebab itu, Said menilai impor beras diukur dari seberapa besar kemampuan Bulog bersaing dengan pihak korporasi besar atau swasta untuk menyerap hasil produksi petani. Ia mengatakan selama ini Bulog selalu kalah saing dengan swasta karena kemampuan membeli dibatasi HPP (harga pembelian pemerintah).

Said menjelaskan keterbatasan besaran HPP membuat Bulog tidak kuat bersaing dengan korporasi swasta, meskipun tahun ini produksi dalam negeri lebih dari cukup. Terlebih tahun lalu pun Bulog hanya mampu menyerap kurang dari 5 persen dari total produksi.

"Jadi walaupun tahun ini mengalami kenaikan, namun tetap saja masih belum bisa bersaing secara kuat," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah resmi memutuskan untuk kembali mengimpor beras tahun ini. Berdasarkan salinan surat penugasan yang diterima Tempo, Bapanas memerintahkan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras sampai Desember 2023. Pada tahap pertama, Bulog segera melakukan impor beras 500 ribu ton.

Pilihan Editor: Alasan Keran Impor Beras Dibuka, Bapanas: Bulog Baru Serap 50 Ribu Ton di Panen Raya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.