TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan akan mengadakan rapat untuk membahas rencana aksi mogok kerja nasional para buruh pada hari ini, Sabtu, 25 Maret 2023. Hal itu diungkap Said saat dihubungi Tempo, Kamis, 23 Maret 2023.

"Tanggal 25 Maret baru akan kami rapatkan. Segera kami umumkan hasilnya," tutur Said Iqbal

Adapun mogok kerja nasional yang akan dilakukan Partai Buruh sebagai penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Said mengatakan mogok kerja akan dilakukan selama lima hari berturut-turut. Aksi tersebut, tuturnya, akan diikuti oleh 5 juta buruh. Mereka semua, ujarnya, berasal dari dari 100 ribu pabrik yang bergabung di Partai Buruh.

Ia menuturkan para buruh dari wilayah Jabodetabek nantinya akan keluar dari pabrik dan bergerak menuju Istana Negara dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara untuk buruh di wilayah lainnya, akan berdemo di depan kantor-kantor pemerintah dan depan gerbang pabrik.

Tak hanya buruh yang bekerja di pabrik, ia menyatakan bakal mengajak buruh-buruh pelabuhan hingga sopir angkot untuk melakukan perlawanan terhadap UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Said memperkirakan mogok kerja nasional akan dilakukan di antara Juli-Agustus 2023. “Karena kami menghormati bulan puasa, Ramadan hingga Idul Fitri," kata dia. Sekaligus pihaknya mempersiapkan terlebih dahulu judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil maupun uji materiil.

Selanjutnya: Apindo yakin tak semua buruh mengikuti aksi...

<!--more-->

Adapun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Hariyadi B. Sukamdani meyakini tak banyak buruh yang akan mengikuti aksi mogok kerja tersebut. "Menurut saya pekerjanya juga belum tentu mau, tuh. Kita lihat saja nanti bagaimana, apa betul Partai Buruh bisa menggerakkan seperti itu," ujarnya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 23 Maret 2023.

Dia pun yakin para buruh tak akan melakukan mogok kerja lantaran hubungan perusahaan dan karyawan selama ini sudah terjalin dengan baik. Hariyadi mengklaim dialog tripatrit, yakni antara pihak pengusaha, pemerintah dan buruh, telah berjalan sangat baik.

Bahkan, menurutnya, para buruh tak akan mau melakukan mogok kerja karena peduli terhadap kebaikan perusahaan. Karena itu, Apindo pun menyatakan tak memiliki antisipasi apapun jika mogok kerja nasional itu betul-betul terjadi.

Berulang kali Hariyadi mengatakan, mogok kerja nasional sebagai penilaian terhadap UU Cipta Kerja tidak sah secara hukum. "Pimpinan buruh di tingkat nasional nyuruh mogok terus mereka (buruh) mogok, ya berhadapannya dengan hukum yang berlaku," ucapnya.

Pilihan Editor: Ternyata Ini Alasan Cuti Bersama Lebaran Diusulkan Bertambah Satu Hari

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.