TEMPO.CO, Jakarta - Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian atau Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengatakan, seharusnya Kementan memiliki data yang riil, bukan mengandalkan data BPS yang dikeluarkan secara periodik dalam kurun waktu tertentu.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat kerja Komisi IV dengan Kementerian Pertanian yang ditunda karena pejabat penting instansi tersebut mangkir dari agenda rapat, Senin 20 Maret 2023.

"Kemarin saya ketemu Wandi (Dirjen Tanaman Pangan Kementan, Suwandi) saya tanyakan, "Wandi bagaimana mengenai panen? Prediksinya apa?" "Sudah saya sampaikan bahannya itu data BPS". "Berdasarkan data BPS, oh," kata Sudin menirukan percakapan kala itu, Senin 20 Maret 2023.

Padahal, kata Sudin, pada Desember 2022 lalu, BPS mengaku mengeluarkan data dengan kondisi tidak sesuai dengan kondisi teraktual misalnya soal inflasi, "Malah kami juga menyayangkan data produksi BPS dari mana kalau bukan dari dinas," kata Sudin.

Sudin mengatakan, kondisi terkini sedang mengalami inflasi harga pangan, sehingga tidak cocok dengan data BPS yang dijadikan acuan data produksi beras oleh Kementan.

Selanjutnya: di sejumlah daerah beras mengalami kelangkaan

<!--more-->

Kondisi inflasi ini, kata Sudin, terlihat dari harga beras medium yang sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berkisar di Rp 10.900-an per kilogram. Bahkan, ia juga menyebut di sejumlah daerah beras mengalami kelangkaan.

"Beras medium minimal dimana-mana 10.500 dan berasnya langka. Setiap kenaikan harga beras Rp100 per kg mengakibatkan 0,03 persen inflasi. Ini analisa dari BRIN. Kalau dari BPS beda lagi, jika kenaikan harga beras 20 persen maka memberikan andil terhadap inflasi 0,64 persen. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, kenaikan HPP 100 persen mengakibatkan mendorong inflasi," ujarnya.

Komisi IV DPR RI menunda pelaksanaan rapat kerja bersama Kementan pada hari ini, Senin, 20 Maret 2023. Alasannya karena banyak pejabat yang tidak hadir mulai dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi dan Inspektur Jenderal Kementan Jan S Maringka dalam rapat kerja Komisi IV.

"Jujur saya katakan saya tersinggung," kata Ketua Komisi IV DPR RI Sudin yang memimpin jalannya rapat. "Setelah mendapatkan masukan dari beberapa fraksi dan pimpinan, rapat kami tunda."

Pilihan Editor: Produksi 2,7 Juta Ton Gabah, Kementan Minta Sumsel Tekan Laju Alih Fungsi Lahan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini