Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rabu, 15 Maret 2023 18:40 WIB

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Foto : Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mendesak Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Alexander Marwata untuk mengumumkan deklarasi benturan konflik kepentingan dalam penanganan perkara Rafael Alun Trisambodo.

Rafael Alun merupakan pejabat pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan jumbo yang kini sedang ditangani KPK. Sedangkan Alexander Marwata, diduga lulus dari pendidikan STAN pada tahun yang sama dengan Rafael Alun, yaitu 1986.

Menurut Kurnia, berdasarkan pernyataan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, diketahui bahwa penanganan perkara yang diduga melibatkan Rafael Alun telah memasuki fase penyelidikan. “Oleh karena itu, ICW mendesak kepada pihak-pihak di KPK yang memiliki afiliasi dengan Rafael Alun untuk mendeklarasikan potensi benturan kepentingan,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Rabu, 15 Maret 2023.

Merujuk pada sejumlah informasi, Kurnia menjelaskan, salah satu Pimpinan KPK, Alexander Marwata, diduga lulus dari pendidikan STAN pada tahun yang sama dengan Rafael Alun, yaitu 1986. Berangkat dari informasi itu, menurut dia, bukan tidak mungkin relasi di antara keduanya dapat mempengaruhi pernyataan atau keputusan yang akan dikeluarkan pimpinan KPK.

Maka dari itu, Kurnia meminta agar Alexander harus secara terbuka mendeklarasikan potensi benturan kepentingannya kepada Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas. “Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a PerKom Nomor 5 Tahun 2019,” ucap dia

Advertising
Advertising

Jika kemudian dinilai oleh Pimpinan KPK lain dan Dewan Pengawas potensi benturan kepentingan di atas faktual serta berdampak besar terhadap netralitas pekerjaan, kata Kurnia, maka Alexander harus dibatasi dalam pelaksanaan tugasnya. “Terutama di ranah penindakan,” tutur Kurnia.

Berikutnya: Tempo berupaya mengkonfirmasi ke Alexander ...

<!--more-->

Tempo berupaya mengkonfirmasi ke Alexander Marwata, pesan WhatsApp tidak terkirim (tanda ceklis satu) dan panggilan telepon dialihkan. Namun, dalam video yang diunggah salah satu tempat bimbingan belajar masuk STAN, Get In, Alexander Mawata mengaku bahwa dirinya alumni STAN. “Saya Alexander Marwata alumni STAN tahun 1986,” kata dalam akun Facebook Get In academi by PKN STAN infinity yang diunggah pada 26 Oktober 2019 lalu.

Dalam video berdurasi 59 detik itu, Alexander Marwata ikut mempromosikan Get In. Menurutnya, STAN menjadi kampus dambaan banyak orang tua. Karena pendidikan di kampus tersebut gratis, kemudian setelah lulus langsung mendapat pekerjaan. Tetapi untuk masuk STAN itu sangat sulit, hanya orang-orang pilihan dan pintar itu yang berhasil.

“Oleh karena itu bagi yang ingin masuk STAN harus belajar rajin mendapat nilai yang baik, itu juga bisa nanti ditambah dengan mengikuti bimbel, banyak di sekitar kampus STAN salah satunya adalah Bimbel Get In. Silahkan belajar dengan rajin dan bisa dibantu melalui Bimbel supaya tingkat keberhasilan masuk STAN juga semakin tinggi,” kata Alexander Marwata.

Pilihan Editor: PT KAI Buka Banyak Lowongan Kerja untuk Tingkat Pendidikan D3 hingga S2, Cek Persyaratannya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.



Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

57 menit lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

7 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

12 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

20 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

21 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

23 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

23 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya