TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Tauhid Ahmad mengungkapkan 82 persen nelayan kecil dan tradisional kesulitan mendapatkan mengakses bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi.

Tauhid merujuk pada survei bersama yang dilakukan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), International Budget Partnerships (IBP), Perkumpulan Inisiatif, dan Seknas FITRA. Survei dilakukan pada 1 April sampai 21 Mei 2021 di 10 provinsi, 25 kota, dengan jumlah responden 5292 nelayan kecil dan tradisional.

"Problemnya memang 82 persen ini sulit mengakses BBM kemudian 21,57 persen sulit mengakses pasar, dan 2 persen sulit mengakses pembiayaan," ujarnya dalam diskusi publik pada secara virtual pada Rabu, 8 Maret 2023.

Selain itu, Tauhid mengungkapkan berdasarkan survei tersebut 62,84 persen nelayan sulit mengakses administrasi kenelayanan. Sehingga akses terhadap bantuan menjadi lebih sulit. Menurutnya, data survei menunjukan bahwa BBM telah menjadi masalah utama bagi nelayan agar tetap bertahan menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Dengan situasi ini, ia menilai penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran saat ini adalah isu yang serius. Pasalnya, hal itu menunjukan keberpihakan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengurangi pengentasan kemiskinan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suprayoga Hadi pun menyatakan penyaluran subsidi energi, khususnya BBM dan LPG masih belum tepat ssaran.

Ia merujuk pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021. Data tersebut tersebut menunjukkan rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 33,1 persen dari subsidi LPG. Sementara 66,9 Persen subsidi energi dinikmati oleh kelompok lebih mampu.

Padahal, kata dia, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk subsidi energi sebesar Rp 163 triliun. Dia menilai angka tersebut sangat signifikan, yaitu 42 persen dari total anggaran bantuan dan subsidi pemerintah sebesar Rp 390 triliun.

Pilihan Editor: Ingin Perikanan RI Seperti Thailand dan Cina, Iskindo: Nelayan di Sana Punya Asuransi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Catatan: Berita ini mengalami perubahan sedikit pada judul dan isi di paragraf kedua, terkait survei. Perubahan dilakukan berdasarkan koreksi dari Indef, pada Kamis, 9 Maret 2023.