Pemilu 2024, Ini Cara Cek Nama Masuk DPT Online lewat HP

Reporter

Sabtu, 4 Maret 2023 08:17 WIB

Petugas KPPS berkostum superhero The Flash melayani warga saat yang akan memberikan hak suaranya di TPS 5 Pondok Benowo Indah, Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 17 April 2019. Sosok pahlawan super yang turut meramaikan gelaran Pemilu di TPS berbagai daerah yaitu, The Flash, Captain America, Spiderman, hingga Batman. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pesta rakyat pemilihan umum (Pemilu) sebentar lagi bakal digelar. Direncanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, penduduk Indonesia akan memilih pemimpin baru melalui Pemilu 2024. Pemerintah melalui KPU (Komisi Pemilihan Umum) juga sudah mulai merekrut PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), hingga Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih).

Sejumlah petugas telah diterjunkan untuk mendata Daftar Pemilih Tetap (DPT) di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga WNI (Warga Negara Indonesia) berusia 17 tahun dan memiliki hak pilih diharapkan dapat berkontribusi untuk menentukan presiden serta wakil presiden tanpa terkecuali. Sayangnya, tidak semua orang tahu apakah diri-sendiri sudah terdaftar sebagai pemilih ataukah tidak. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui cara cek nama masuk DPT Pemilu 2024 yang bisa dilakukan secara online.

Cara Cek Nama Masuk DPT Pemilu 2024

KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 berinovasi dengan merilis website untuk memeriksa status DPT yang bisa diakses kapanpun dan dimana saja. Tanpa perlu menghubungi petugas maupun perangkat desa atau daerah setempat, masyarakat dapat mengetahui daftar pemilih secara mandiri. Adapun cara cek DPT online adalah sebagai berikut.

  1. Kunjungi laman resmi https://cekdptonline.kpu.go.id melalui perangkat elektronik seperti smartphone hingga laptop yang dipasangi aplikasi browser, misalnya Google Chrome.
  2. Ketikkan 16 digit NIK (Nomor Induk Kependudukan) e-KTP (Kartu Tanda Penduduk) elektronik yang bersifat unik pada kolom tersedia.
  3. Pastikan kembali NIK sudah benar. Jika yakin, klik tombol ‘Pencarian’.
  4. Selanjutnya, layar gawai akan menampilkan data berupa nama pemilih, NIK, nomor KK (Kartu Keluarga), serta Tempat Pemungutan Suara (TPS).
  5. Anda juga dapat memeriksa NIK orang lain dengan menekan tombol ‘Kembali’ untuk mengulangi perintah pencarian.

Apa yang Dilakukan Jika Nama Tidak Ada di Data Pemilih Pemilu 2024?

Menurut Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Sukoharjo Cecep Choirul Sholeh dalam acara bertajuk Jagongan Demokrasi #35, masyarakat yang belum terdaftar sebagai pemilih tidak perlu khawatir. Lantaran pemutakhiran data masih dalam proses dan dilakukan secara berkelanjutan. Pembaharuan data pemilih dilakukan setiap bulan dan dapat diperiksa pada aplikasi Lindungi Hakmu.

“Untuk mengetahui apakah sudah terdaftar DPT atau belum, bisa dicek melalui aplikasi Lindungi Hakmu yang dapat didownload lewat Play Store”, kata Cecep yang dikutip dari laman KPU Kabupaten Sukoharjo pada, Rabu (1/3/2023).

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa aplikasi ponsel tersebut menyediakan 4 fitur untuk Pemilu 2024. Diantaranya Cek Data Pemilu 2024, Daftar Jadi Pemilih, Rekapitulasi Data, dan Lapor TMS (Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilu).

Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Dilansir dari situs KPU Kabupaten Sukoharjo, agenda Pemilu 2024 terdiri atas:

  1. 14 Juni 2022 – 14 Desember 2023 dilaksanakan penyusunan peraturan KPU.
  2. 14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023 menjadi agenda pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
  3. 29 Juli 2022 – 13 Desember 2022 sebagai waktu pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
  4. 14 Desember 2022 adalah momen penetapan peserta Pemilu 2024.
  5. 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023 menjadi penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil).
  6. 6 Desember 2022 – 25 November 2023 pencalonan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
  7. 24 April 2023 – 25 November 2023 pencalonan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) provinsi, dan DPRD kota/kabupaten.
  8. 19 Oktober 2023 – 25 November 2023 pencalonan presiden dan wakil presiden.
  9. 24 November 2023 – 10 Februari 2024 masa kampanye Pemilu 2024.
  10. 11 – 13 Februari 2024 masa tenang.
  11. 14 Februari 2024 menjadi waktu pemungutan suara.
  12. 14 - 15 Februari 2025 waktu penghitungan suara.
  13. 15 Februari 2024 – 20 Maret 2024 rekapitulasi hasil penghitungan suara.
  14. Penetapan hasil Pemilu 2024 dengan permohonan perselisihan paling lambat 3 hari setelah putusan MK (Mahkamah Konstitusi). Atau tidak ada permohonan perselisihan paling lambat 3 hari pasca KPU mendapatkan surat pemberitahuan dari KPU.
  15. 1 Oktober 2024 pengucapan sumpah DPR dan DPD. Sementara DPRD provinsi dan DPRD kota/kabupaten disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota
  16. 20 Oktober 2024 pengucapan sumpah presiden dan wakil presiden dari Pemilu 2024.

Demikian tata cara cek nama masuk DPT 2024 secara online tanpa harus menghubungi panitia pemungutan suara. Periksa secara berkala data pemilih pada aplikasi Lindungi Pemilu. Semoga bermanfaat.

Pilihan editor: Putusan PN Jakpus soal Tunda Pemilu 2024 Dianggap Bikin Kekacauan Ketatanegaraan

NIA HEPPY | MELYNDA DWI PUSPITA

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

9 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

10 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

1 hari lalu

Hadapi Pilkada 2024, PDIP: Solid dan Jangan Tertipu yang Mengaku Sahabat tapi Berkhianat

Dalam rapat partai di Majalengka, Hasto minta kader PDIP waspadai pihak mengaku sahabat tapi sebenarnya pengkhianat.

Baca Selengkapnya

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

1 hari lalu

Soal Sikap Usai Pilpres 2024, PDIP Akan Pertimbangkan Suara dari Bawah

Penentuan PDIP usai Pilpres 2024 nantinya akan dibahas dalam rakernas bersamaan dengan evaluasi peta politik pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

1 hari lalu

PDIP Khawatirkan Fenomena Calon Pemimpin Harus Punya Uang dan Koneksi dengan Aparat

Sekjen PDIP, Hasto, mengatakan kondisi demokrasi Indonesia sedang terguncang akibat pragmatisme politik berlebihan di pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.

Baca Selengkapnya

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

2 hari lalu

PPP Jadi Partai Terbanyak yang Gugat Sengketa Pileg ke MK

Salah satu yang diajukan PPP adalah perkara nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tentang sengketa hasil pemilihan DPRD Kota Serang, Banten.

Baca Selengkapnya