Bappenas: Target Pertumbuhan Ekonomi RI di 2024 Sebesar 5,3-5,7 Persen

Reporter

Kamis, 2 Maret 2023 21:56 WIB

Calon pembeli memilih baju yang dijual di Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai kisaran 5,3 persen-5,7 persen di 2024 yang menjadi masa akhir jabatan mereka. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,3-5,7 persen.

"Pada target 2024, skenario perencanaan yang disusun Bappenas, target pertumbuhan ekonomi adalah 5,3-5,7 persen," kata Suharso di Kantor Presiden setelah Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Suharso mengatakan target pertumbuhan ekonomi itu mutlak untuk dicapai. Target tersebut juga melihat angka acuan pada 2019 dan realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2022 yang sebesar 5,31 persen.

Sedangkan untuk target pembangunan lainnya yakni penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,5-7,5 persen pada 2024.

"Kemudian rasio gini itu 0,374. Ini juga di bawah target di RPJMN. Indeks pembangunan manusia kita berharap bisa lebih baik di 70-74," kata dia.

Advertising
Advertising

Untuk nilai tukar petani, kata Suharso, pemerintah menargetkan menjadi 108 nilai tukar nelayan 110, dan penurunan emisi gas rumah kaca 27,27 persen.

Pemerintah mencanangkan tema untuk Rencana Kerja Pemerintah 2024 ini adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

"Penekanan di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yang pertama adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan," kata Suharso.

Pemerintah juga memberi penekanan dalam RKP untuk penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, hingga pelaksanaan Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna memerintahkan para menteri dan kepala lembaga agar menyelesaikan seluruh program kerja pada 2024. Jokowi tak ingin melihat ada program yang tak beres pada tahun depan.

"Agar semua menuju 2024 bisa kita bereskan," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Kamis.

Pilihan Editor: Pemilu 2024, Ekonom Indef: Pemerintah Perlu Pastikan Investor Tak Hengkang

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

57 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

10 jam lalu

Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

11 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

13 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

15 jam lalu

Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

20 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

21 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya