Realisasi Subsidi Peremajaan Sawit Rakyat Rendah, Kementan Rapat dengan BPN hingga KLHK
Reporter
Riani Sanusi Putri
Editor
Ali Akhmad Noor Hidayat
Senin, 27 Februari 2023 11:37 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alamsyah mengatakan realisasi subsidi program peremajaan sawit rakyat atau PSR rendah. Ia mencatat sejak tahun 2017 sampai 2022 hanya mencapai 278.200 hektare.
"Padahal setidaknya ada 2,8 juta hektare lahan sawit yang potensial untuk diremajakan," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelapa Sawit 2023 di Hotel Pullman Central Park, Jakarta pada Senin, 27 Februari 2023.
Artinya, realisasi subsidi program PSR ini hanya sekitar 9,93 persen dari total lahan yang potensial. Ia menjelaskan realisasi subsidi program PSR rendah lantaran para petani menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Hambatan utamanya, kata dia, adalah pengurusan administrasi untuk kelengkapan pengajuan persyaratan PSR.
Karena itu, Kementan mengadakan rakornas dengan sejumlah pihak yang ikut andil dalam pemberian subsidi ini, di antaranya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan sejumlah asosiasi dan perusahaan perkebunan sawit.
Sementara itu, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sendiri mencanangkan target realisasi subsidi ini seluas 180 ribu hektare per tahun.
"Memperhatikan capaian realisasi PSR yang masih belum memenuhi harapan, diperlukan upaya strategis yang lebih konkrit sehingga capaian untuk memenuhi target seluas 180 ribu hektare per tahun," kata dia.
Dengan dilakukannya rakortas ini, dia berharap dapat terbangun komitmen lintas lembaga, khususnya Kementan dengan Kementerian ATR.BPN, dan KLHK. Dalam rapat tersebut juga akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mengakselerasi pelaksanaan program PSR.
Kementan juga memanggil Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja sama mengawasi realisasi penyaluran subsidi program PSR ini. Sehingga pencapaian realisasi subsidi program PSR bisa terakselerasi secara konkrit dan konsisten. Selain itu, Andi berharap pengumpulan sejumlah pihak juga dapat menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan.
RIANI SANUSI PUTRI
