TEMPO.CO, Jakarta - Tak hanya kasus penganiayaan yang diduga dilakukan keluarga dari pegawai Ditjen Pajak dan gaya hidup mewahnya yang membuat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali disorot oleh publik.

Terkuaknya fakta bahwa ada harta Rafael Alun Trisambodo berupa Jeep Rubicon dan Harley Davidson tak dilaporkan dalam LHKPN juga membuat Kementerian Keuangan, khususnya Inspektorat Jenderal, menjadikan momentum tersebut untuk terus melakukan pembinaan dan penegakan disiplin.

Juru Bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo dalam keterangan tertulisnya kemarin menyebutkan salah satu yang dilakukan pihaknya adalah dengan mendorong kembali pemanfaatan saluran pengaduan Whistleblowing System (WISE).

"Pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan rangkaian kegiatan mulai dari verifikasi sampai dengan dilakukan investigasi yang dapat berujung penjatuhan hukuman disiplin," ujar Prastowo seperti dikutip dari keterangan pers yang dipublikan di situs Kementerian Keuangan, Jumat, 24 Februari 2023.

Tercatat, sepanjang tiga tahun terakhir jumlah aduan yang diterima terus meningkat. Pada tahun 2020, misalnya, WISE menerima 128 pengaduan fraud. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan penindakan berupa hukuman disiplin terhadap 71 pegawai.

Berikutnya, pada tahun 2021, WISE menerima 174 pengaduan fraud yang ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman disiplin terhadap 114 pegawai. Sedangkan pada tahun 2022 lalu, WISE menerima 185 pengaduan fraud yang ditindaklanjuti dengan memberikan hukuman disiplin terhadap 96 pegawai.

Kemenkeu juga sangat mengecam kasus penganiayaan dan perilaku gaya hidup mewah oleh keluarga pejabat Pajak yang viral belakangan ini. Untuk menjaga integritas seluruh pegawai, Kemenkeu memiliki system Kerangka Kerja Integritas (KKI) yang diimplementasikan melalui model tiga lini (Three Lines Model), dengan mengutamakan kolaborasi dan sinergi antar lini.

Selanjutnya: Tiga lini itu adalah manajemen ...

<!--more-->

Tiga lini itu adalah manajemen sebagai pimpinan unit kerja masing-masing sebagai lini pertama, Unit kerja Kepatuhan Internal di masing-masing unit eselon I sebagai lini kedua, dan Inspektorat Jenderal - Kemenkeu sebagai lini ketiga.

Kolaborasi antar lini dalam kerangka kerja integritas dilakukan dengan dua cara, yaitu pencegahan dan penindakan.

Dari sisi pencegahan, misalnya, Kemenkeu mewajibkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan untuk menyampaikan LHKPN bagi pejabat negara yang wajib LHKPN dan Laporan Harta Kekayaan (LHK) bagi pegawai Kementerian Keuangan yang tidak wajib LHKPN.

LHKPN dilaporkan kepada KPK dan LHK tersebut dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Tingkat kepatuhan LHKPN dan LHK untuk keseluruhan mencapai 79.439 pegawai tinggi, dengan presentase meningkat tiap tahunnya.

Pada tahun pelaporan 2020, misalnya, tercatat 99,86 persen pegawai telah melaporkan harta kekayaannya. Berikutnya pada tahun 2021 dan 2022, persentase pegawai Kemenkeu yang menyerahkan LHKPN dan LHK masing-masing mencapai 99,87 persen dan 99,98 persen. Kemenkeu pun telah melakukan tindakan disiplin bagi pegawai yang tidak melaporkan LHKPN dan LHK.

Dari data tersebut Inspektorat Jenderal melakukan analisis terhadap data laporan harta kekayaan yang disampaikan oleh pegawai. Dalam melakukan analisis, Inspektorat Jenderal Kemenkeu melakukan kerja sama dengan instansi terkait.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengimbau agar masyarakat terus menjaga sikap membangun secara konstruktif atas pengkhianatan atau tindakan kejahatan yang melanggar integritas yang telah terjadi.

Selanjutnya: "Tapi jangan hal itu membuat ..."

<!--more-->

"Tapi jangan hal itu membuat kita menyerah dalam menjalankan amanah konstitusi untuk menjaga Indonesia” ujar Sri Mulyani pada konferensi pers, Jumat, 24 Februari 2023.

Kemenkeu, kata Sri Mulyani, tetap berkomitmen untuk menjaga keuangan negara dan ekonomi Indonesia. Kemenkeu juga terus bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan baik karena pajak adalah sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh belanja negara.

Dengan pajak, Indonesia dapat membiayai belanja pendidikan, kesehatan, subsidi, transfer ke daerah, bahkan belanja investasi. Di tahun 2023 pemerintah telah merencanakan belanja pendidikan mencapai Rp 608,3 Triliun, belanja kesehatan mencapai Rp 169,1 Triliun, dan belanja perlindungan sosial Rp 479,1 Triliun.

Agar APBN secara berkesinambungan dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat, kata Sri Mulyani, dibutuhkan partisipasi aktif dan dukungan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan untuk ikut melakukan pengawasan penggunaan uang negara.

Ia juga berpesan kepada masyarakat yang memiliki informasi atau keluhan, kecurangan, pelanggaran hukum di lingkungan Kementerian Keuangan, dapat melaporkan melalui saluran pengaduan Kementerian Keuangan di hotline 134 dan situs www.wise.kemenkeu.go.id.

“Ayo kita bangun (Indonesia) bersama dan saya percaya masyarakat akan tetap memberi kesempatan kepada kami untuk terus memperbaiki. Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda kepada kami. Terima kasih atas kepatuhan Anda dalam membayar pajak. Itu adalah sebuah kepatuhan dalam menjaga Indonesia bersama,” ujar Sri Mulyani.

RR ARIYANI | ANTARA

Pilihan Editor: Pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo Mundur, ICW: Sebaiknya Kemenkeu Menolak

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.