TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal awasi kepatuhan keuangan di empat daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mengawal dan mendampingi provinsi baru ini agar akuntabilitas dan tata kelolanya terjaga.

Hal pertama yang akan dilakukan BPKP adalah menjaga kepatuhan keuangan agar seluruh kegiatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. "Akuntabilitas, kami bicara keuangan dan kinerja. Kami belum bisa bicara kinerja sebelum akuntabilitas keuangan bahwa belanja dikeluarkan sudah sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya,” ujar Ateh dalam keterangan tertulis pada Kamis, 23 Februari 2023.

Ia berujar para pimpinan daerah harus terus ingat bahwa lahirnya bertujuan untuk pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP).

Ateh menekankan pelaksanaan otonomi daerah merupakan upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta daya saing masing-masing daerah. Karena itu, daerah di wilayah Papua juga diberlakukan otonomi khusus untuk mendorong penguatan daerah sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Selanjutnya: Adapun empat penjabat gubernur ....

<!--more-->

Adapun empat penjabat gubernur di Provinsi Papua sepakat kerja sama dalam peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dengan BPKP. Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad menilai hal tersebut menjadi babak baru bagi pemekaran empat provinsi baru di Bumi Cenderawasih dalam membangun pemerintahan yang baik.

Daya mengaku tidak ingin menjadi wilayah yang ia pimpin menjadi provinsi yang terbawah. Sehingga ia sepakat bekerja sama dengan semua pihak, termasuk BPKP.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Ribka Haluk mengungkapkan bukan perkara mudah dalam membangun provinsi baru. Ia mengungkapkan keterbatasan sumber daya dan kompetensi menjadi tantangan yang harus dihadapi. Alhasil, ia meminta dukungan BPKP mulai dari sisi perencanaan agar dapat merealisasikan program-program prioritas.

“Sebagai provinsi yang baru dibentuk, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, apalagi BPKP," ucap Ribka.

Adapun Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan Madaremmeng, yang mewakili Penjabat Gubernur, bersama Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menyoroti permasalahan yang sama, yakni karakter sumber daya manusia (SDM) dan sistem kerja. Menurut keduanya, pegawai yang direkrut belum tentu sesuai dan berpengalaman dalam tugas yang diemban sehingga pendekatan yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas. Sehingga mereka menilai kesepakatan itu sebagai langkah yang tepat.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Kekayaan Rafael Alun Vs Sri Mulyani Beda Tipis, Ini Rincian Detailnya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.