TEMPO.CO, Balikpapan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengkritik urusan perizinan investasi yang hingga kini masih butuh waktu lama, bahkan berbulan-bulan. Padahal, menurut dia, urusan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu hitungan jam.

“Cek kembali mengenai kemudahan perizinan, cek kembali. Karena kita dalam praktiknya masih lama, masih berada di angka 260-an hari, masih lama kita," kata Jokowi, pada Rapat kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis, seperti dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis, 23 Februari 2023.

Menurut Kepala Negara, di era digital seperti saat ini, pengurusan izin selayaknya bisa dilakukan sesingkat mungkin. "Hitungannya itu harusnya kalau yang namanya izin, zaman digital seperti ini harusnya jam, jangan berbulan-bulan,” ucapnya.

Soal ini, Jokowi menyatakan sudah berulang kali mengingatkan kepada setiap jajarannya soal dampaknya ke iklim investasi. Apalagi kunci pertumbuhan ekonomi bagi semua negara adalah investasi.

“Sekarang ini yang paling penting satu, bagaimana investasi itu masuk. Dan semua negara memperebutkan yang namanya investasi, nggak ada negara yang (tidak berebut), semua berebut investasi,” ucap Jokowi.

Dalam kesempatan itu Jokowi pun meminta para gubernur mengecek kembali, bagaimana kemudahan perizinan telah diberikan di wilayah masing-masing. Yang ideal, menurut dia, perizinan investasi tak menunggu hingga berbulan-bulan lamanya.

Oleh karena itu, Jokowi mendorong digitalisasi agar bisa membuat proses perizinan investasi bisa dipermudah dan dipercepat. “Paling lambat itu ya (hitungan) hari, lah. Kalau bisa jam. Bagaimana digitalisasi di perizinan itu semua provinsi kabupaten dan kota itu ada,” ucapnya.

ANTARA

Pilihan Editor: Jokowi Tegaskan Hilirisasi Tak Hanya di Sektor Tambang, Tapi Juga di Perikanan, Pertanian...

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.