Ekonom Perkirakan Target Kemiskinan 0 Persen RI Tercapai 3-5 Tahun Lagi, Begini Hitungannya

Rabu, 22 Februari 2023 10:13 WIB

Ilustrasi Kemiskinan Jakarta. Ed Wray/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai target pemerintah soal kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024 overshoot atau terlalu tinggi. “Setidaknya mundur 3-5 tahun lagi (kemiskinan ekstrem 0 persen tercapai),” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 21 Februari 2023.

Menurut Bhima, kemiskinan ekstrem sulit ditekan karena masalah kemiskinan bersifat struktural seperti akses pendidikan dan kesehatan. Sementara siklus ekonomi baru melalui proses pemulihan dari pandemi di mana lapangan kerja belum dalam kondisi optimal.

Jadi, kata Bhima, pekerjaan rumah pemerintah cukup banyak, belum lagi dengan jumlah anggaran yang terbatas. Pendataan untuk lakukan intervensi ke kantong kemiskinan pun perlu diperbaiki.

“Sehingga masyarakat yang ada di kerak kemiskinan bisa terbantu program pemerintah,” tutur Bhima.

Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad juga menilai target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024 cukup berat. “Kayaknya berat ya,” kata dia.

Advertising
Advertising

Tauhid juga mengungkap perkembangannya, kemiskinan ekstrem 2022 itu angkanya 2,04 persen, angka tersebut turun dari tahun sebelumnya 2,14 persen. Artinya dalam dua tahun 2021-2022 turunnya hanya 0,1 persen.

“Artinya kalau sampai 2023 ya itu asumsinya berartikan di 2023 sekitar 1,94 berarti di 2024 itu ya masih ada sekitar 1,7-1,8 persen kemiskinan ekstrem. Ini saya melihat pola data. Memang turun tapi kayaknya berat untuk sampai 0 persen,” kata Tauhid.

Pada Senin, 20 Februari 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada 2024. Hal itu menjadi pembahasan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen 2024, kata Sri Mulyani, menjadi fokus jangka pendek pemerintah. Artinya, bendahara negara menuturkan keseluruhan total angka kemiskinan akan menurun.

Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaanya juga akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan. “Jadi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen, kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5 persen,” kata dia.

Pilihan Editor: Jokowi Ingin Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024, Ekonom: Bansos Rp 600 Ribu Enggak Cukup

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

15 jam lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

15 jam lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

2 hari lalu

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

Belanja cerdas adalah kunci untuk berhemat. Berikut kesalahan belanja bahan makanan yang biasa terjadi dan bikin pengeluaran lebih banyak.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

2 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya