Jokowi Ingin Kemiskinan Ekstrem Nol Persen pada 2024, Ekonom: Bansos Rp 600 Ribu Enggak Cukup

Rabu, 22 Februari 2023 08:17 WIB

Potrait kehidupan di kp. Dao, Pademangan, Jakarta Utara, Kamis, 10 Maret 2022. Dengan adanya Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) wakil gubernur DKI Ahmad Riza Patria berharap dapat menurunkan tingkat kemiskinan di jakarta secara efektif. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad merespons pemerintah yang menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2024. Untuk bisa mencapai target tersebut, menurut dia, pemerintah harus memaksimalkan program bantuan sosial.

Tauhid menuturkan, dasar kemiskinan ekstrem itu adalah orang yang pendapatan per kapitanya per hari Rp 10-11 ribu. Dia mencontohkan misalnya dalam satu keluarga itu ada 4-5 orang, artinya sehari sekitar Rp 50-60 ribu, atau paling tidak penghasilan mereka Rp 2 jutaan per bulan.

“Betul (bantuan harus maksimal). Tapi batuan sosial yang diberikan pemerintah rata-rata hanya Rp 500-600 ribu per bulan, enggak cukup buat mereka, masih jauh di bawah,” ujar Tauhid melalui sambungan telepon pada Selasa, 21 Februari 2023.

Tauhid menilai, bantuan pemerintah yang tidak sesuai dengan perhitungan pendaoatan perkapita itu membuat kemiskinan ekstrem masih ada. Belum lagi bantuan-bantuan program sosial yang tidak tepat sasaran.

“Itu memang harus dipotong, harus dikurangi. Dananya digunakan untuk menambah, baik untuk kelompok miskin apalagi yang miskinnya ekstrem itu,” ucap Tauhid.

Advertising
Advertising

Karena kemiskinan ekstrem memang cara mengatasinya dengan pendekatan bantuan. Karena jika diminta untuk berwirausaha dan mendapatkan layanan pekerjaan relatif berat, mereka hanya bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah.

Selanjutnya: Sehingga, Tauhid berujar, target nol persen kemiskinan ...

Berita terkait

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

14 menit lalu

Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Mekanisme Transisi Energi: Kita Mulai Bicara yang Konkret

Sri Mulyani Indrawati dan Presiden ADB Masatsugu Asakawa membahas lebih lanjut program Mekanisme Transisi Energi (ETM) ADB untuk Indonesia.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 menit lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

2 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

13 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

13 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

15 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

18 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

18 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

19 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

20 jam lalu

Sri Mulyani Waspadai Dampak Kenaikan BI Rate terhadap APBN

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada dampak kenaikan BI Rate ke level 6,25 persen terhadap APBN, terutama penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya