Jokowi Instruksikan Normalisasi Kali Ciliwung Rampung Akhir 2024, PUPR: Tergantung Pemprov DKI

Rabu, 22 Februari 2023 06:53 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (ketiga kanan) meninjau lokasi normalisasi Kali Ciliwung di Cikoko, Jakarta, Selasa 21 Februari 2023. Proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi banjir di Jakarta itu tersisa 17 kilometer dan diperkiran selesai pada akhir 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung. Dengan begitu, Kementerian PUPR bisa segera memulai konstruksi di titik-titik lahan yang sudah dibebaskan.

"Kita harapkan dalam dua tahun hingga akhir 2024 yang 17 kilometer itu insya Allah selesai. Sehingga, normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung dan akan sangat mengurangi banjir," kata Jokowi usai meninjau perkembangan proyek normalisasi Kali Ciliwung di Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Februari 2023. "Karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi."

Kepala Negara menargetkan normalisasi Kali Ciliwung yang tersisa 17 kilometer rampung pada akhir 2024. Langkah itu diharapkan bisa efektif mengurangi banjir.

"Ini akan sangat mengurangi, sangat mengurangi banjir. Karena air dari atas juga akan ditahan dari Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi," kata Jokowi.

Padahal, kata Jokowi, langkah normalisasi itu baru dilakukan di Kali Ciliwung. "Masih ada 12 sungai di DKI Jakarta yang juga memerlukan normalisasi," ucapnya.

Advertising
Advertising

Saat meninjau proyek tersebut, Jokowi didampingi oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan sejumlah menteri terkait. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan telah ada sejumlah titik yang dilakukan pembebasan lahan, misalnya di Rawajati, Jakarta Selatan.

"Di Rawajati segera bisa dimulai konstruksinya, jadwalnya oleh Kementerian PU," ucap Jokowi.

Sedangkan untuk Pengadegan, akan mulai dilakukan pembayaran pembebasan lahan pada per hari ini, Rabu, 22 Februari 2023. Dengan begitu diharapkan konstruksi bisa langsung berjalan.

Selanjutnya: Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR...

<!--more-->

Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jarot Widyoko mengatakan penyelesaian normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 17 kilometer sangat bergantung pada pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini yang tengah digenjot oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi sebelumnya, Jarot mengatakan penyelesaian normalisasi Kali Ciliwung akan dimulai dari tiap lahan yang sudah dibebaskan. "Kami sangat tergantung dari mana daerah yang sering terkena. Mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI, kami segera masuk," katanya.

Adapun total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi adalah 33 kilometer. Saat ini, normalisasi telah rampung untuk 16 kilometer. Pekerjaan ini dilakukan sejak tahun 2014 silam.

Normalisasi Kali Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir Jakarta dari hulu hingga hilir. Dengan normalisasi, lebar Kali Ciliwung diharapkan berubah menjadi ke kondisi normal yaitu 35-50 meter.

Lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi penguatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Kali Ciliwung, serta meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Selain itu lingkup normalisasi meliputi penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.

Normalisasi Kali Ciliwung ini melintasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.

ANTARA

Pilihan Editor: Profil 4 Nama yang Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Akan Diputuskan Segera oleh Jokowi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu Menewaskan 14 Warga

9 jam lalu

Banjir dan Longsor di Kabupaten Luwu Menewaskan 14 Warga

Kabupaten Luwu turut dilanda banjir dan longsor akibat hujan sejak Jumat dinihari, 3 Mei 2024. BNPB melaporkan 14 warga lokal meninggal dunia.

Baca Selengkapnya

33 Desa di Wajo Sulawesi Selatan Terendam Banjir, Listrik Padam di Tengah Evakuasi

9 jam lalu

33 Desa di Wajo Sulawesi Selatan Terendam Banjir, Listrik Padam di Tengah Evakuasi

Banjir merendam 33 desa di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Jumat, 3 Mei 2024, pukul 03.03 WITA.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

10 jam lalu

Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak Dikebut, Ada 2 Alasan

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan Jalan Tol Semarang-Demak merupakan proyek strategis nasional (PSN) .

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Banjir Rendam Selatan Brasil, 39 Orang Tewas dan 68 Lainnya Hilang

13 jam lalu

Banjir Rendam Selatan Brasil, 39 Orang Tewas dan 68 Lainnya Hilang

Sebanyak 39 orang tewas dan 68 lainnya belum ditemukan akibat hujan lebat dan banjir yang melanda Rio Grande do Sul, Brasil.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya