TEMPO.CO, Jakarta - Asistance Vice President Goverment Program, Division of Small Business and Program PT BNI (Persero) Tbk. Chandra Bagus Sulistyo mengungkapkan penyebab serapan kredit usaha rakyat (KUR) oleh nelayan dan petambak rencah. Menurutnya, akar masalah tersebut berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menuturkan KKP tak memiliki penanggung jawab yang khusus mengurusi pembiayaan KUR bagi pelaku sektor kelautan dan perikanan. "Kemarin saya mau menemui teman-teman di KKP yang mengurusi pembiayaan KUR itu enggak ada. Artinya pertama PIC untuk KUR sebagai bagian dari senjata KKP untuk bisa mendukung sektor ini belum optimal," ujarnya saat ditemui di kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Februari 2023.

Chandra menilai sosialisasi yang diberikan pihak KKP ihwal pembiayaan KUR terhadap nelayan dan petambak di daerah juga masih kurang. Dia membandingkannya dengan kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengurus KUR kepada para petani dan peternak.

Berbeda dengan KKP, ia mengatakan Kementan selalu memberikan ruang kepada perbankan untuk mengikuti pertemuan mingguan dengan para kelompok tani. Pertemuan itu ditujukan untuk memberikan penyuluhan ihwal pembiayaan KUR. Dalam kesempatan itu, pihak bank dapat menjelaskan cara mengakses KUR termasuk skema pembiayaannya.

Selanjutnya: Makanya di kementerian sebelah....

<!--more-->

"Makanya di kementerian sebelah, mohon maaf itu ada istilah yarnen atau bayar setelah panen. Begitu mudah, sehingga serapan KUR-nya begitu besar," kata Chandra.

Sedangkan, menurut dia, para nelayan dan petambak banyak yang belum mendapatkan informasi ihwal KUR ini. Alhasil, nelayan dan petambak yang mendapat pembiayaan KUR pun banyak yang tidak berhasil mengelola dan mengembalikan kredit.

"Ketika kami berikan KUR kepada nelayan, malah dibuat nikah lagi atau hilang buat mabuk-mabukan. Ya sudahlah enggak saya biayai nelayan. Mendingan petani aman, kalau pinjam kelihatan buat angsur KUR," tuturnya.

Padahal, menurut Chandra, potensi perikanan Indonesia luar biasa dan harus terus dikembangkan dan dioptimalkan. Dia pun mengaku telah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan perhatian kepada nelayan dan petambak agar mereka bisa melakukan transaksi keuangan.

Selain itu, upaya tersebut juga dapat meningkatkan inklusi keuangan terhadap seluruh masyarakat Indonesia. "Petani aja bisa, kenapa nelayan enggak bisa?" ucap Chandra.

Sebagai informasi, realisasi KUR di sektor kelautan dan perikanan pada 2022 mencapai Rp 9,97 triliun. Sementara realisasi KUR di sektor pertanian pada periode yang sama menembus angka Rp Rp 103 triliun.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Menperin Umumkan Harga Patokan Mobil LCGC Naik 5 Persen, Alasannya?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.