TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Amri Yusuf mengatakan bahwa pihaknya menginvestasikan dana setoran haji ke sektor properti di Arab Saudi. Opsi investasi tersebut sudah berjalan tahun ini, bahkan BPKH sudah membentuk kelompok kerja atau pokja yang sedang bekerja.

“Kami mau masuk ke properti dulu, karena itu agak kompleks,” ujar dia di Gedung PP Muhamadiyah, Jakarta Pusat, pada Jumat, 17 Februari 2023.

Amri menjelaskan bahwa pihak BPKH sedang proses bekerja mencari mitra di Arab Saudi. Karena, kata dia, untuk berinvestasi di Arab Saudi, persyaratannya harus menggandeng mitra lokal. “Kalau enggak ada orang lokal, izinnya enggak keluar,” kata dia.

Karena, kata dia, jika BPKH sudah merangkul perusahaan properti misalnya, selanjutnya perusahaan tersebut mencari hotel-hotel yang bisa dikontrak dalam waktu jangka panjang. Hotel tersebut nantinya digunakan untuk kepentingan jemaah haji asal Indonesia.

Menurut dia, kerja sama dengan mitra lokal di Arab Saudi bisa menekan biaya haji. Karena jika opsi direct investment diambil maka investor tidak bisa mengejar imbal hasil yang layak.

Untuk saat ini, pihak Indonesia menyewa hotel per orang yang dibebankan sebesar 4.000-an Riyal. “Nalau nanti kalau kami punya sendiri, enggak segitu harganya bisa 2.000-3.000 Riyal, kan efisien itu. Karena toh dananya dari kami juga,” tutur Amri.

Untuk skemanya, Amri melanjutkan, BPKH berharap agar kerja sama invetasi memiliki jangka panjang minimal 5 tahun. Bahkan kalau perlu nanti kalau di sana ada peruabahan regulasi bisa memiliki properti seperti 100 tahun. “Ya kita beli saja.”

Selanjutnya: dana setoran jemaah yang ada di BPKH bisa dimaksimalkan ...

<!--more-->

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI), Firman M Nur, mengatakan supaya biaya yang dibayarkan masyarakat semakin murah, dia meminta dana setoran jemaah yang ada di BPKH bisa dimaksimalkan.

“Dalam bentuk investasi-investasi yang lebih menguntungkan. Kami berharap harus ada terobosan-terobosan,” ujar dia.

Dia juga meminta agar bentuk investasinya benar-benar nyata di Arab Saudi yang dilakukan dengan perjanjian jangka panjang, misalnya dalam bentuk akomodasi. Dia menilai, itu adalah peluang besar bagi BPKH untuk melakukan investasi langsung dan memastikan penyelenggara haji mendapatkan harga yang baik.

Dengan standarisasi yang disiapkan, bisa melalui serapan tenaga kerja Indonesia atau TKI yang baik, sehingga hotel bisa dijalankan oleh Indonesia. Kemudian, Firman melanjutkan, dari segi manajemennya, cleaning service-nya dan tim lainnya dari Indonesia, termasuk makanan dan lain sebagainya.

Karena, menurut dia, haji dan umrah merupakan aktivitas yang dilakukan sepanjang tahun. “Kami sebagai penyelenggara umrah sendiri kesulitan mendapatkan akomodasi-akomodasi terbaik dengan harga yang kompetitif,” tutur Firman.

Dengan begitu, keuntungan atau timbal baliknya adalah semua fasilitas pelayanan jemaah haji bisa lebih baik lagi. AMPHURI berharap BPKH bisa benar-benar mendapatkan optimalisasi dari investasi yang baik tersebut.

“Dengan meningkatkan investasi, hasil investasi yang baik, artinya nilai manfaat ini akan menjadi besar dan akan menjadikan pengurangan dari biaya-biaya jemaah tersebut di dalam perjalanan ibadah hajinya,” kata dia.

Pilihan Editor: Biaya Haji Naik Jadi Rp 49,8 Juta, Komnas Haji dan Umrah: Patut Diapresiasi, tapi...

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini