Anggota Komisi XI Minta BLT Desa Disetop Karena Bikin Warga Malas, Ekonom Jelaskan Akar Kemiskinan

Jumat, 10 Februari 2023 12:51 WIB

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat hadiri penyerahan BLT Dana Desa secara simbolis di Desa Pilohulata, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, Sabtu (12/06)

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom yang juga Direktur Segara Institut Pieter Abdullah Redjalam merespons Anggota Komisi XI DPR RI Sihar Sitorus meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghentikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa. Sihar menilai program itu dinilai membuat masyarakat jadi malas bekerja.

Pieter mengatakan bahwa BLT membuat masyarakat desa menjadi malas adalah hal yang tidak tepat. Menurut Pieter, BLT adalah bantuan untuk menutup sebagian kebutuhan primer masyarakat, khususnya pangan agar masyarakat bisa makan secara layak.

“Kalau mereka bermalas-malas BLT tidak akan cukup untuk menutup kebutuhan primer lainnya,” ujar dia kepada Tempo pada Kamis, 9 Februari 2023.

Selain itu, kata dia, dari berbagai survei yang pernah dilakukan karakteristik masyarakat desa bukanlah masyarakat yang malas. Mereka miskin bukan karena malas, tapi memang karena benar-benar miskin. Pieter mencontohkan mulai dari miskin aset, sumber daya, bahkan kebanyakan tidak memiliki lahan.

“Hanya menjadi penggarap. Sementara term of trade petani sangat rendah,” ucap Pieter.

Advertising
Advertising

Dia pun menuturkan jika BLT membuat masyarakat desa menjadi malas, dapat dipastikan BLT tersebut salah sasaran. “BLT desa sebaiknya bukan dihentikan, tetapi dialihkan dalam bentuk bantuan yang lebih tepat sasaran,” tutur Pieter.

Sebelumnya, Sihar menyampaikan itu dalam rapat dengar pendapat bersama Diretur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman. Menurut politikus PDIP itu, BLT mungkin sudah waktunya dipikirkan apakah harus disetop atau tidak.

“Karena kembali lagi masyarakat sekarang menunggu BLT, mereka nggak mau lagi kerja, tunggu aja nanti juga dapat," kata dia dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Komisi XI DPR RI Channel, Rabu lalu.

Berita terkait

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

12 jam lalu

Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

8 hari lalu

Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.

Baca Selengkapnya

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

9 hari lalu

Viral Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Seharga Rp 10 Juta, Begini Cara Perhitungan Bea Cukai

Ditjen Bea Cukai menanggapi pemberitaan penetapan bea masuk untuk produk sepatu impor yang dibeli oleh konsumen sebesar Rp 31,8 juta.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

10 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

10 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

10 hari lalu

Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?

Baca Selengkapnya

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

10 hari lalu

Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

12 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos

Baca Selengkapnya

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

12 hari lalu

3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.

Baca Selengkapnya