TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan ekspor ilegal atas sejumlah komoditas tambang masih terus terjadi dan membuat pendapatan negara berkurang. Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, pernah mengungkapkan tambang ilegal punya “bekingan” mengerikan.

"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang," kata Jokowi usai menghadiri rapat pimpinan TNI dan Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 8 Februari 2022.

Jika ekspor ilegal maupun tambang ilegal ini masih terus berjalan, kata Jokowi, maka proses hilirisasi dan industrialisasi dipastikan menjadi terganggu. Jokowi meminta TNI dan Polri menindaknya, karena jadi tugas mereka. "Saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan, tak perlu saya jelaskan," kata dia.

Sebelumnya, Gibran pernah merespons keluhan seorang pengguna akun Twitter terkait tambang ilegal. "Ya pak. Ini bupati juga beberapa kali mengeluh ke saya. Bekingannya ngeri," tulis Gibran merespons cuitan tersebut, seperti dikutip Tempo, Kamis, 1 Desember 2022.

Respons Gibran itu bermula dari seorang pengguna Twitter yang mencuit Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Dia meminta Gibran menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal aktivitas tambang pasir ilegal di Klaten.

Netizen itu juga mencolek akun Twitter resmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. "Mas, sampaikan ke pak @jokowi untuk menindak tambang pasir ilegal yang ada di Kabupaten Klaten," tulis akun tersebut.

Majalah Tempo edisi 22 Januari 2023 sebelumnya melaporkan praktik tambang ilegal dalam laporan investigasi berjudul Pencahar Nikel Ilegal. Di Blok Mandiodo, satu blok nikel di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, terdapat puluhan perusahaan tambang nikel ilegal.

Selanjutnya: Perusahaan ini dilaporkan mencuci nikel ...

<!--more-->

Perusahaan ini dilaporkan mencuci nikel tak sah dengan memakai dokumen asli tapi palsu, lalu menjualnya ke pengolahan ore di Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Umumnya smelter nikel di sini merupakan perkongsian grup-grup besar pengusaha Cina.

Dengan menempatkan pejabat daerah dan pusat sebagai komisaris, praktik ilegal mereka berlangsung tanpa hambatan. Di Mandiodo, perusahaan penambang liar yang dimiliki oleh politikus dan keluarga pejabat bahkan mendapat perlindungan dari sejumlah jenderal polisi.

Sejatinya izin usaha pertambangan Blok Mandiodo seluas 3.400 hektare dimiliki badan usaha milik negara PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Sebelumnya, lahan ini menjadi rebutan perusahaan penambang nikel.

Berkat proses hukum di Mahkamah Agung, Antam mendapatkan hak konsesi blok nikel seluas total 16.000 hektare ini. Namun, alih-alih menambang agar hasilnya disetor ke negara, Antam malah meminta perusahaan lain mengeruknya.

Penerima hak istimewa menambang nikel di area konsesi Antam adalah PT Lawu Agung Mining. Perusahaan ini dimiliki Windu Aji Sutanto, pengusaha yang memimpin tim relawan pemenangan Jokowi pada Pemilihan Umum 2019.

Windu juga mengklaim dekat dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo. PT Lawu Agung menunjuk sebelas perusahaan lain untuk mengeruk 7,8 juta ton nikel selama tiga tahun. Laporan lengkapnya diungkap dalam Majalah Tempo tersebut.

Di sisi lain, Jokowi sudah mengumumkan sejumlah larangan ekspor komoditas tambang. Nikel sudah dilarang sejak 1 Januari 2020. Sementara, Bauksit akan dilarang mulai Juni 2023. Sementara, Timah dan Tembaga dikabarkan juga akan dilarang pada Juni 2023 tersebut.

FAJAR PEBRIANTO | MOH. KHORY ALFARIZI

Pilihan editor: Jokowi Panggil Teten Buntut Kasus Indosurya cs, OJK dan LPS Khusus Koperasi Akan Dibentuk

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.