Soal Beban Utang Negara, DPR: Jangan Sebut Aman, Perhatikan Kemampuan Membayarnya

Selasa, 7 Februari 2023 18:17 WIB

Suasana pembangunan salah satu infrastruktur di Jakarta, Senin, 30 Agustus 2021. Utang negara meningkat lebih dari Rp1.000 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni Rp5.434 triliun karena pemerintah membutuhkan dana besar untuk penanganan pandemi Covid-19. ANTARA/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarawati prihatin dengan total utang pemerintah pada 2022 yang mencapai Rp 733,99 triliun atau setara 39,57 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Dia berharap pemerintah tidak menganggap utang tersebut dalam taraf aman karena semata-mata belum masih dalam batas aman seperti yang diatur dalam UU Keuangan Negara.

“Saya melihat bahwa jangan hanya itu yang jadi indikator, tapi bagaimana kemampuan negara membayar utangnya,” ujar Anis itu saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (PPR) Kementerian Keuangan RI, Selasa, 7 Februari 2023, dikutip Tempo dari siaran tertulis.

Baca: Diduga Mengemplang Utang, Bank OCBC NISP Gugat Konglomerat Ini

Menurut Anis, penambahan utang akan diikuti penambahan biaya bunga utang dan dapat membebani APBN ke depan. Sementara, kata dia, kondisi ekonomi Indonesia secara fakta di lapangan belum dapat disebut benar-benar aman.

Lebih lanjut, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan negara, pemerintah perlu memperhatikan kondisi yang akan dihadapi generasi-generasi selanjutnya. Dia tidak ingin generasi penerus menjadi sengsara lantaran generasi sebelumnya tidak amanah dalam mengelola keuangan negara.

Advertising
Advertising

Berkaca pada pengalaman pandemi Covid-19, Anis khawatir keuangan negara akan kembali bergejolak jika menghadapi gejolak serupa. Oleh karena itu, dia meminta Kemenkeu menyiapkan skenario dan langkah-langkah preventif agar kondisi keuangan Indonesia membaik.

“Indonesia itu bukan hanya punya kita yang ada di generasi sekarang, tapi juga untuk keberlangsungan generasi-generasi berikutnya. Kita yang diberikan amanat untuk mengelola negara, tidak hanya memikirkan nasib kita-kita saja. Tapi harus memikirkan bagaimana generasi selanjutnya ya dengan utang yang terus meningkat di tujuh tahun terakhir ini,” ujar Anis.

Baca: Garuda Optimis Penyelesaian Utang Rampung Kurang dari 1 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Berita terkait

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

19 jam lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

1 hari lalu

Daftar Kasus Viral yang Menyeret Bea Cukai, Terbaru: Alat Paralayang Milik Atlet Ditahan

Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu kembali terseret kasus saat menangani barang impor masyarakat. Berikut beberapa kasus viral tersebut.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

2 hari lalu

Kemenkeu Berhentikan Kepala Bea Cukai Purwakarta, Berikut Profil Rahmady Effendy dan Kasusnya Soal LHKPN

Kepala Bea Cukai Purwakarta Effendy Rahmady dituduh melaporkan hartanya dengan tidak benar dalam LHKPN. Apa yang membuatnya diberhentikan Kemenkeu?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

3 hari lalu

5 Tips Pengelolaan Keuangan untuk Pasangan Long Distance Marriage

Long Distance Marriage semakin banyak dialami pasangan suami istri di Indonesia. Simak 5 tips pengelolaan keuangan keluarga.

Baca Selengkapnya

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

4 hari lalu

16 PSN Baru akan Diteruskan Prabowo, Sektor Apa yang Mendominasi?

Pemerintah menetapkan 16 PSN baru pada 2024 yang akan diteruskan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sektor apa yang akan mendominasi?

Baca Selengkapnya

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

4 hari lalu

Chatib Basri Sebut Dampak Konflik Timur Tengah Bisa Timbulkan Defisit APBN Tembus Rp 300 Triliun

Chatib Basri menilai konflik yang terus-menerus di Timur Tengah berpotensi membuat defisit APBN hingga Rp 300 triliun.

Baca Selengkapnya

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

4 hari lalu

Satgas PASTI Hentikan 915 Entitas Keuangan Ilegal hingga April 2024

Satgas PASTI menutup aktivitas 915 entitas keuangan ilegal, yang terdiri 19 investasi ilegal dan dan 896 pinjol ilegal selama 1 Januari-30 April 2024.

Baca Selengkapnya