TEMPO.CO, Jakarta - Panen raya padi yang diperkirakan jatuh pada Maret sudah semakin dekat, sementara beras impor diperkirakan masuk semua bulan ini. Apakah bakal dilakukan impor beras lagi untuk menambah stok?

Direktur Utama Perusahaan Umum atau Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan pertengahan Februari sudah mulai panen di beberapa wilayah. Namun, menurutnya start panen raya di bulan Maret.

Baca: Buwas Sebut Butuh 100 Ribu Ton Gula Kristal Putih Menjelang Ramadan: Bulog Tak Dapat Kuota Impor

“Kepala Badan Pangan sampaikan, Bulog nggak bisa ambil masif saat panen raya karena didahulukan untuk kepentingan penggilingan pasar rumah tangga yang selama ini kosong. April, Mei, Juni, puncak panen raya nanti kita akan ambil 70 persen dari target 2,4 juta ton,” kata Buwas, sapaan akrabnya, di kantor Bulog, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.

Jika dihitung, 70 persen dari 2,4 juta adalah 1.680.000 juta ton. Artinya, Bulog menargetkan menyerap 1.680.000 juta ton dalam panen raya. Sementara 30 persennya ditargetkan dari panen gadu di penghujung tahun.

Di sisi lain, Bulog pada Desember lalu mendapat tugas mengimpor 500 ribu ton beras. Dari jumlah itu, 300 ribu ton sudah masuk ke Indonesia dan 200 ribu ton masih berada di laut dan pelabuhan.

Dengan stok beras impor tersebut dan beras dari panen raya, apakah perlu dilakukan impor lagi? Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjawab hal ini. Namun, dia tak menjawab secara gamblang.

“(Beras impor) dari 500 ribu ton sudah masuk 300 ribu ton. Saat ini mulai kami gunakan juga untuk OP (Operasi Pasar). Hitungannya, bulan depan sudah mulai panen. Kami bridging untuk stabilisasi dengan beras Bulog satu, dua bulan kedepan,” kata dia lewat keterangan tertulis pada Tempo, Kamis.

Ditanya perihal kecukupan stok beras dari impor dan panen raya untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, Arief menjawab, “Yang di Bulog itu rencana CPP (Cadangan Pangan Pemerintah) dari total panen sekitar 31.5 juta ton tahun 2023.”

Baca: KPPU Mulai Usut Dugaan Penjualan Bersyarat Minyakita di Daerah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.