TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional atau Bapanas memerintahkan Perum Bulog untuk menjual cadangan beras pemerintah (CBP) ke pasar ritel. Tugas itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan perintah tersebut adalah aragan dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk meningkatkan pelaksanaan SPHP lantaran harga beras di tingkat konsumen masih tinggi.

"Perluasan dan peningkatan penyaluran SPHP melalui pasar ritel ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden agar kita mewaspadai kenaikan harga beras dengan melakukan langkah-langkah stabilisasi secara masif," ujar Arief dalam keterangan tertulis pada Minggu, 29 Januari 2023.

Baca: Harga Beras Masih Tinggi, Mendag: Karena Distribusi Bulog Masih Terbatas ke Agen Besar

Beras yang disalurkan itu adalah beras medium yang diperoleh dari dalam negeri dan impor. Arief berharap, hilirisasi beras SPHP ke pasar ritel itu dapat mendorong keterjangkauan beras medium Bulog di masyarakat.

Melalui langkah ini, kata dia, beras medium yang digelontorkan dalam program SPHP Bulog tidak hanya bisa didapatkan di Kanwil Bulog atau pasar-pasar tradisional, tetapi juga di warung sekitar pemukiman warga, toko-toko Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, dan ritel modern baik secara daring maupun luring.

Dia berujar pemerintah tengah memperluas distribusi beras Bulog dengan menyasar dan memperbanyak toko-toko ritel yang ada di sekitar masyarakat. Hal itu, menurutnya, dapat membantu pemerintah memastikan keterjangkauan dan aksesibilitas masyarakat terhadap produk beras Bulog dengan harga terjangkau.

Adapun dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/KS.02.02/K/1/2023 itu disebutkan pelaksanaan SPHP dilakukan melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern serta tempat-tempat yang mudah dijangkau lainnya.

“Poinnya, yang terpenting membuka keterjangkauan dan harga penjualan sampai ke tingkat konsumen harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan," kata dia. Selain itu, Arief menilai cara itu sebagai jaminan atas mutu. Sebab beras yang dijual harus mencantumkan informasi harga, kelas mutu, dan berat bersih.

Adapun pendistribusian telah dilakukan melalui toko dan gerai ritel setempat, seperti di Provinsi Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Yogyakarta, dan Jambi.

Arief mengatakan, pelaksanaan SPHP ini akan terus dilakukan setiap hari dengan lebih masif di seluruh Indonesia. Ia pun mengaku telah memerintahkan Bulog melakukan operasi pasar beras SPHP setiap hari sampai dengan panen raya di Februari-Maret di seluruh daerah.

Berdasarkan catatannya, sampai dengan 28 Januari ini Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP sebanyak 161 ribu ton, jumlah tersebut meningkat 143 persen dibandingkan dengan penyaluran beras untuk stabilisasi stok dan harga di bulan Januari tahun 2022 yang tercatat sebanyak 66 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan SPHP atau dikenal operasi pasar terus berjalan. Stok CBP di gudang Bulog saat ini 683 ribu ton, jumlah tersebut termasuk beras impor. Ia menilai jumlahnya cukup untuk kebutuhan penyaluran sampai dengan panen raya.

Ia menyatakan Bulog akan terus memaksimalkan penyerapan pada saat panen raya mendatang agar stok CBP pada tahun ini bisa terpenuhi dari produksi dalam negeri sendiri.

Baca Juga: Bulog dan Pemerintah Kota Bandung Sediakan 500 Ton Beras untuk Tekan Harga

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.