TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah tahun ini bakal mengurangi insentif pajak bagi dunia usaha. Sebab tahun ini perekonomian mulai bangkit setelah dihantam pandemi Covid-19.

“Namun untuk mendukung target investasi Rp 1.400 triliun, dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan tetap menyiapkan insentif, seperti tax holiday dan tax allowance yang sudah diatur sesuai kriteria dalam Peraturan Pemerintah,” ujar Sri Mulyani di Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 27 Januari 2023.

Baca juga: Sri Mulyani: Insentif Kendaraan Listrik Sudah Tahap Finalisasi, Tunggu Restu DPR

Sri Mulyani menyebut sektor-sektor inovatif yang merupakan hilirisasi akan mendapat dukungan insentif. Nantinya, BKPM atau Kementerian Investasi akan menentukan investor mana yang memenuhi syarat untuk mendapat insentif.

“Kami siapkan sesuai dengan peraturan yang selama ini dibuat untuk mendukung industri, terutama industri manufaktur agar makin muncul di Indonesia,” tutur Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan kementeriannya akan berhati-hati dalam memberikan insentif yang ditanggung pemerintah atau DTP. Dia mengatakan belanja perpajakan setiap tahun telah mencapai 1,5 persen dari DTP.

"Tahun lalu di atas RP 300 triliun. Mayoritas belanja perpajakan itu kami berikan untuk sektor usaha, baik UMKM maupun non UMKM,” kata Febrio, Jumat, 27 Januari 2023.

Untuk sektor manuktur, Febrio melanjutkan, mendapat insentif kurang lebih Rp 70 triliun pada 2020 lalu. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil sebagai upaya untuk mendorong sektor-sektor produktif.

Baca juga: Pastikan Tahun Politik Berjalan Aman, Sri Mulyani Minta Investor Tak Khawatir

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.