Alokasi Dana Bagi Hasil Tambang Timah Bangka Belitung Turun Drastis Tahun Ini jadi Rp 185 M

Kamis, 26 Januari 2023 20:38 WIB

Seorang penambang timah rakyat menggunakan bak plastik untuk memeriksa pasir bijih timah di lepas pantai Toboali, pantai selatan pulau Bangka, 1 Mei 2021. Indonesia adalah pengekspor timah terbesar di dunia yang digunakan dalam segala hal mulai dari kemasan makanan hingga elektronik dan sekarang teknologi hijau. REUTERS/Willy Kurniawan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Alokasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan timah yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turun drastis pada tahun 2023.

Kepala Badan Keuangan Daerah Bangka Belitung Muhammad Haris menjelaskan alokasi DBH sektor pertambangan timah pada tahun ini hanya Rp 185.164.276.000 atau bila dibulatkan Rp 185,16 miliar. "Terjadi penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan alokasi DBH tahun lalu. Penurunan alokasi ini mencapai sebesar Rp. 217.935.114.000," ujar Haris kepada Tempo, Kamis, 26 Januari 2023.

Baca: Jokowi Bakal Larang Ekspor Timah, Bahlil: Banyak yang Tak Setuju, tapi Aku Tahu Pemainnya

Pada tahun lalu, kata Haris, alokasi DBH sektor pertambangan timah di pemerintah Bangka Belitung cukup besar, yakni mencapai Rp 413,68 miliar. "Bahkan alokasi DBH timah pada tahun lalu telah mendukung pendapatan asli daerah Bangka Belitung sebesar 17,5 persen."

Haris menuturkan DBH yang didapat dari hasil pembayaran royalti dan land rent di sektor pertimahan tidak semuanya diterima oleh pemerintah di Bangka Belitung karena ada aturan yang mengatur pembagiannya.

Advertising
Advertising

"Alokasi DBH dibagi untuk pemerintah pusat sebanyak 20 persen, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 16 persen dan 64 sisanya dibagi kepada tujuh pemerintah kabupaten dan kota di Bangka Belitung," ujar Haris.

Lebih jauh, Haris menambahkan Pemprov Bangka Belitung berupaya mencari sumber pemasukan baru untuk mendapatkan dana bagi hasil. Salah satunya dari DBH pajak penghasilan agar bisa lebih mendukung pendapatan daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelumnya mencatat nilai ekspor timah dan nontimah pada November 2022 sebesar US$ 128,15 juta. Angka tersebut turun 22,73 persen dibandingkan ekspor bulan sebelumnya US$ 165,84 juta.

"Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, penurunan ekspor jauh lebih drastis yaitu sebesar 48,83 persen dari total US$ 250,45 juta," kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Toto Haryanto Silitonga, di Pangkalpinang, Senin, 3 Januari 2023.

Sepanjang Januari hingga November 2022, ekspor dari pelabuhan di luar Bangka Belitung mendominasi dengan persentase sebesar 53,17 persen. “Nilai ekspor barang dari Babel pada Januari hingga November 2022 melalui Pelabuhan Babel mencapai US$ 1,147 juta dan yang melalui Pelabuhan selain Babel mencapai US$ 1,302 juta,” ujar Toto.

Namun walaupun nilai ekspornya turun, timah masih menjadi komoditas utama ekspor Bangka Belitung dengan kontribusi US$ 110,23 juta, atau 87,01 persen dari total ekspor provinsi tersebut. Ekspor timah turun 18,66 persen dibandingkan ekspor bulan sebelumnya dan sebesar 52,39 persen ketimbang periode serupa pada tahun sebelumnya.

Sejak Januari hingga November 2022, Cina mendominasi pangsa ekspor timah dan nontimah Bangka Belitung dengan sepertiga komoditas diniagakan ke negara tersebut. “Ada tiga negara yang menjadi pangsa utama ekspor timah Babel yaitu Tiongkok, Singapura, dan India dengan persentase sebesar 62,95 persen dari total ekspor. Sementara untuk sektor nontimah ada Tiongkok, Malaysia, dan Belanda dengan 62,92 persen dari total ekspor,” kata Toto.

Baca juga: Jokowi Segera Setop Ekspor Timah: Kalau Sudah Matang, Saya Umumkan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Terlibat Tambang Timah Ilegal, Pimpinan Media Online di Bangka Belitung Ditahan Polisi

10 jam lalu

Terlibat Tambang Timah Ilegal, Pimpinan Media Online di Bangka Belitung Ditahan Polisi

Polda Kepulauan Bangka Belitung menahan pimpinan salah satu media online terkait dalam kasus penambangan timah ilegal.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Janji Bakal Ungkap Tuntas Korupsi Timah yang Rugikan Negara dan Lingkungan Rp 271 Triliun

20 jam lalu

Kejaksaan Agung Janji Bakal Ungkap Tuntas Korupsi Timah yang Rugikan Negara dan Lingkungan Rp 271 Triliun

Kejaksaan Agung berjanji akan mengungkap kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk yang merugikan negara dan lingkungan Rp 271 triliun.

Baca Selengkapnya

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

2 hari lalu

17 Bandara Internasional Turun Status, BPS: Hanya Digunakan 169 Wisatawan Mancanegara

BPS mencatat hanya 169 wisatawan mancanegara yang menggunakan 17 Bandara yang kini turun status menjadi Bandara domestik.

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

2 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

2 hari lalu

BPS: Inflasi Indonesia Mencapai 3 Persen di Momen Lebaran, Faktor Mudik

Badan Pusat Statistik mencatat tingkat inflasi pada momen Lebaran atau April 2024 sebesar 3 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

2 hari lalu

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

Amnesty International menyiarkan temuan adanya jaringan ekspor spyware dan pengawasan ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

2 hari lalu

Profil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah

PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.

Baca Selengkapnya

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

3 hari lalu

Seribu Orang Kena PHK Efek Korupsi Timah

PJ Gubernur Bangka Belitung menyebut sekitar seribu pekerja di lima smelter yang terkait korupsi timah terkena PHK

Baca Selengkapnya

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

3 hari lalu

Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri

Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

3 hari lalu

Ekonomi NTB Tumbuh Positif, Ekspor Diprediksi Meningkat

Perkembangan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2023 tumbuh positif.

Baca Selengkapnya