SCI: Hanya KKP Kementerian yang Punya Rantai Pasok Komoditasnya Baik

Senin, 23 Januari 2023 11:28 WIB

Pekerja memindahkan ikan tuna hasil tangkapan nelayan dari kapal di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Rabu, 28 Desember 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota penangkapan ikan di laut pada Januari 2023 untuk menjaga populasi di wilayah Indonesia. ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mendorong, kementerian-kementerian harus mulai mengembangkan rantai pasok dan sistem logistik komoditas sesuai dengan ruang lingkupnya masing-masing. Pengembangan rantai pasok dan sistem logistik komoditas ini diperlukan agar Indonesia terbebas dari ancaman perlambatan ekonomi dan resesi global.

"Hingga saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan satu-satunya kementerian yang menurunkan Sislognas (sistem logistik nasional) menjadi sistem logistik berbasis komoditas yang ditetapkan dengan peraturan menteri," kata Setijadi melalui keterangan persnya, Senin 23 Januari 2023.

Baca juga: SCI: Resesi Global Berimbas ke Indonesia, Ekspor Turun

Setijadi mengatakan, Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) yang dijalankan KKP merupakan contoh pengembangan rantai pasok komoditas yang baik. "SLIN ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 58 Tahun 2021 dan diperbarui Permen KP No. 5 Tahun 2014," kata Setijadi.

SCI, kata Setijadi, mengapresiasi KKP yang mengembangkan SLIN sebagai turunan dari sistem logistik nasional (Sislognas) yang ditetapkan dengan Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

Advertising
Advertising

Untuk itu, lanjut Setijadi, dirinya berharap kementerian khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan segera mengikuti jejak KKP dalam mengatur rantai pasok.

"Pengembangan ini akan mendorong produktivitas dan daya saing produk dan komoditas, baik secara nasional maupun global, serta mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasok global yang mempunyai ketidakpastian yang semakin tinggi sebagai dampak resesi," kata Setijadi.

Baca juga: Peringatan Resesi 2023 Disebut Alarm Palsu, Begini Tanggapan Sri Mulyani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

3 jam lalu

Sumatera Selatan Masuk Jalur Utama Penyelundupan Benih Lobster, 2,3 Juta Ekor Berhasil Diselamatkan Aparat

Sumatera Selatan masuk sebagai salah satu jalur utama penyelundupan benih lobster. Dari 2021-2023, berhasil digagalkan 17 kali upaya penyelundupan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

1 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Asing Vietnam di Laut Natuna, Nakhoda: Ikan di RI Masih Banyak

Kapal asing Vietnam ditangkap di Laut Natuna. Mengeruk ikan-ikan kecil untuk produksi saus kecap ikan.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

1 hari lalu

KKP Tangkap 3 Kapal Ikan Asing di Laut Natuna dan Selat Malaka, Berbendera Vietnam dan Malaysia

Dua Kapal Ikan Asing berbendera Vietnam sempat hendak kabur sehingga petugas harus mengeluarkan tembakan peringatan.

Baca Selengkapnya

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

3 hari lalu

KKP Perkuat Jejaring Kawasan Konservasi di NTT

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat jejaring pengelolaan kawasan konservasi di NTT.

Baca Selengkapnya

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

3 hari lalu

KKP Tetapkan 5,5 Juta Hektar Habitat Penyu Sebagai Kawasan Konservasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) telah menetapkan 5,5 juta hektar habitat penyu sebagai kawasan konservasi.

Baca Selengkapnya

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

3 hari lalu

KKP Berkomitmen Tingkatkan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berkomitmen meningkatkan jangkauan pasar tuna Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

4 hari lalu

KKP Tingkatkan Kualitas dan Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadikan peringatan Hari Tuna Sedunia sebagai momentum meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar komoditas perikanan tersebut

Baca Selengkapnya

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

6 hari lalu

KKP Tangani Paus Terdampar di Gorontalo

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Wilayah Kerja (Wilker) Gorontalo, tangani paus terdampar.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

7 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

10 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Alih Muatan Ikan Ilegal, Greenpeace Desak Pemerintah Hukum Pelaku dan Ratifikasi Konvensi ILO 188

Greenpeace meminta KKP segera menghukum pelaku sekaligus mendesak pemerintah untuk meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Penangkapan Ikan.

Baca Selengkapnya