Daftar 27 Nama Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025, Siapa Saja Mereka?

Sabtu, 21 Januari 2023 12:54 WIB

Suasana uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia di Komisi I DPR, Rabu, 10 Juli 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat telah mengumumkan calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025. Dalam surat pengumuman yang ditandatangani Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid itu tertulis ada 27 nama calon.

“Sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang menyatakan bahwa Anggota KPI Pusat dipilih oleh DPR RI atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka,” demikian tertulis dalam pengumuman tersebut, dikutip pada Sabtu, 21 Januari 2023.

Baca: Migrasi TV Analog ke Digital, KPI Minta Pemerintah Perluas ke Seluruh Wilayah

Sebelum melaksanakan fit and proper test terhadap para calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025, DPR telah meminta masukan masyarakat terhadap 27 calon tersebut. Lalu siapa saja mereka dan apa latar belakang pendidikan dan pekerjaan terakhirnya?

1. Afgiansyah: Pendidikan S2 International Communication Management, Haagse Hogeschool, dan pekerjaan Direktur Operasional PT Mediawave Interaktif.

Advertising
Advertising

2. Ahmad Alhafiz: S2 Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia, dan pekerjaan Corporate Secretary PT MNC Digital Entertainment Tbk d.h PT Studios International Tbk.

3. Ahmad Junaidi: Pendidikan S2 Kajian Gender/Wanita, Universitas Indonesia, dan Dosen Tetap Universitas Tarumanagara.

4. Akbar Ciptanto: Pendidikan S2 Ilmu Tanaman, Universitas Brawijaya S2 Biotechnology Agro-Industry, Price of Songkla University dan pekerjaan Anggota dan Ketua KPID Provinsi Kalimantan Timur.

5. Aliyah: Pendidikan S2 Language and Linguistics, University of Malaya (Kuala Lumpur, Malaysia), dan pekerjaan Tenaga Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/ MPR RI.

6. Amin Shabana: Pendidikan S2 Manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia, dan Founder dan Direktur On Point Communications Dosen aktif Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta.

7. Arif Adi Kuswardono: Pendidikan SI Hukum Internasional, Universitas Diponegoro, dan pekerjaan Komisioner Komisi Informasi Pusat.

8. Bondan Kartiko: Pendidikan SI Ekonomi Manajemen, Universitas Indonesia, dan pekerjaan Pimred Zona Banten Pikiran Rakyat Media Network.9. Cecep Suryadi: Pendidikan S2 Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, dan pekerjaan Komisioner Komisi Informasi Pusat.

10. Evri Rizqi Monarshi: Pendidikan S1 Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia, dan pekerjaan Senior Produser Metro TV - PT. Media Televisi Indonesia.

11. Geofakta Razali: Pendidikan S3 Strategik Komunikasi, Universitas Sahid, dan pekerjaan Direktur Komunikasi dan Pemasaran Runata Edu.

12. Gustav Aulia: Pendidikan S2 Corporate Communication, STIKOM LSPR Jakarta, dan pekerjaan Founder, Head of Trainer and Consultant Gustav Aulia Strategic Communications Consulting, Dosen Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR.

13. I Made Ray Karuna Wijaya: Pendidikan S2 Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, dan pekerjaan Corporate Secretary MNC.

14. I Made Sunarsa: Pendidikan S2 Ekonomi, Universitas Udayana, dan pekerjaan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali.

Selanjutnya: 15. Ida Fitri Halili...

<!--more-->

15. Ida Fitri Halili: Pendidikan S1 Manajemen, Universitas Haluoleo, dan pekerjaan Kepala Biro iNews Kendari.

16. Imam Wahyudi: Pendidikan S2 limu Politik, Universitas Diponegoro, dan pekerjaan Direktur Content Creative Indonesia, Head of Production and Facilities Adi Karya Visi.17. M. Sudama Dipawikarta: Pendidikan S2 Masyarakat Islam, UIN Sunan Gunung Jati - Bandung, dan pekerjaan Komisioner KPID Jawa Barat, Dosen Luar Biasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

18. Maryuni Kabul Budiono: Pendidikan S2 Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Prof. Hamka, dan pekerjaan Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI.

19. Mimah Susanti: Pendidikan SI Ilmu Komunikasi Jurnalistik, UIN Sunan Gunung Jati - Bandung, dan pekerjaan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

20. Mohammad Reza: Pendidikan S2 Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran, dan pekerjaan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

21. Mohammad Yusuf Andibachtiar Siswo: Pendidikan Sl llmu Jurnalistik, Universitas Padjajaran, dan pekerjaan Sutradara dan Produser capo dei capi Films, Komentator Sepakbola Freelance ANTV, TVOne, KVision, Usee TV, Trans TV.

22. Muhammad Hasrul Hasan: Pendidikan S2 Manajemen, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan pekerjaan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan.

23. Mukhamad Rofik: Pendidikan S2 Administrasi Publik, Universitas Terbuka, dan pekerjaan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepulauan Riau.

24. Mulyo Hadi Purnomo: Pendidikan S2 Ilmu Susastra, Universitas Diponegoro, dan pekerjaan Komisioner (Wakil Ketua) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.

25. Tantri Relatami: Pendidikan S2 Komunikasi Pemasaran dan Perusahaan, Universitas Mercu Buana, dan pekerjaan Tenaga Profesional Lemhannas RI.

26. Tulus Santoso: Pendidikan S2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, dan pekerjaan Dosen Institut STIAMI, Tenaga Ahli DPR RI.

27. Ubaidillah: Pendidikan S2 PKLH, Universitas Negeri Jakarta, dan pekerjaan Program Manajer Program Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi Covid-19 dan Bencana Alam (PKMM-CBA) SIAP SIAGA.

Komisi I DPR memutuskan bakal mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Anggota KPI Pusat pada pekan depan tepatnya Selasa, 24 Januari 2023. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari usai melakukan uji kelayakan dan kepatutan Calon Anggota KPI Pusat Periode 2022-2025, Kamis lalu, 19 Januari 2023.

“Kita akan melakukan rapat internal untuk pengambilan keputusan itu hari Selasa, minggu depan. Hari Selasa, jam 13.00 Insya Allah nanti kita akan adakan rapat internal,” ujar Abdul Harris.

Baca juga: Migrasi ke TV Digital, Menkominfo: 77 Lembaga Penyiaran Sudah Bersiaran Digital Penuh

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

11 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya