TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan rerata kenaikan biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih yang nanti akan dibebankan langsung kepada jemaah pada tahun ini atau periode 1444 Hijriah. Usul biaya haji ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.

Ia mengusulkan rerata biaya haji pada tahun ini sebesar Rp 69.193.733 per orang atau bila dibulatkan sebesar Rp 69 juta. "Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji," kata Menteri Yaqut. "Formulasi ini juga telah melalui proses kajian."

Baca: Biaya Haji 2023 Diusulkan Naik Jadi Rp 69 Juta per Jemaah, Bagaimana Rinciannya?

Adapun rerata biaya perjalanan ibadah haji tersebut mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp 98.893.909 per orang atau sekitar Rp 98 juta. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun ini naik Rp 514.888 ketimbang tahun lalu karena ada perubahan signifikan dalam komposisinya.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, biaya haji yang dibebankan ke jemaah tersebut naik hampir dua kali lipat dari angka Rp 39,8 juta. Ongkos naik haji ini juga bertambah ketimbang tahun 208 hingga 2020 yang hanya mematok biaya Rp 35 juta.

Berikut ini deretan fakta tentang biaya haji 2023 yang diusulkan Menteri Agama tersebut.

1. Dua komponen pembentuk BPIH

BPIH diketahui mencakup komponen biaya perjalanan ibadah haji yang harus dibayar anggota jemaah dan komponen biaya yang dipenuhi dari nilai manfaat (optimalisasi) pengelolaan dana haji.

Pada tahun 2022 lalu, BPIH per jemaah sebesar Rp 98.379.021 atau sekitar Rp 98 juta. Nilai BPIH itu terdiri atas Bipih sebesar Rp 39.886.009 atau sebesar Rp 39 juta (40,54 persen) dibebankan ke jemaah dan Rp 58.493.012 atau sebesar Rp 58 juta (59,46 persen) dari nilai manfaat pengelolaan dana haji dibayarkan oleh pemerintah.

Sedangkan pada tahun 2023 ini, BPIH diusulkan sebesar Rp 98.893.909 per orang atau sebesar Rp 98 juta. Adapun nilai BPIH itu terdiri atas Bipih sebesar Rp 69.193.734 atau sebesar Rp 69 juta (70 persen) ditanggung oleh jemaah dan alokasi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji Rp 29.700.175 atau sebesar Rp 29 juta (30 persen) dibayar oleh pemerintah.

2. Hitungan pembebanan kepada jemaah dibalik

Secara umum, besar BPIH tahun 2023 dan 2022 tidak jauh berbeda yakni di kisaran Rp 98 jutaan per jemaah. Yang berbeda adalah, rencana pemerintah membalikkan hitungan pembebanan kepada jemaah.

Pada tahun 2022, pemerintah menyubsidi biaya haji hingga 60 persen dan sisanya dibayarkan oleh jemaah. Sementara pada tahun 2023, komposisi biaya yang harus dibayar oleh jemaah sebesar 70 persen dan sisanya sebesar 30 persen ditanggung pemerintah.

Pemerintah hendak membalikkan hitungan pembebanan kepada jemaah haji pada tahun ini. Jadi rindiannya adalah Bipih Rp 69,19 juta atau 70 persen dibayarkan oleh jemaah, dan yang ditanggung pemerintah sebesar Rp 29,7 juta atau 30 persen.

Selanjutnya: Dalam penyusunan formulasi pembebanan...

<!--more-->

Dalam penyusunan formulasi pembebanan BPIH, kata Yaqut, pemerintah telah sebelumnya telah melakukan kajian yang mendalam. "Kebijakan ini diambil dalam rangka menyeimbangkan antara besaran beban jemaah dan keberlangsungan nilai manfaat di masa mendatang," tuturnya dalam keterangan tertulis.

3. Pembebanan Bipih menjaga prinsip istitha'ah

Lebih jauh Menteri Yaqut mengatakan, pembebanan Bipih harus menjaga prinsip istitha'ah. Artinya, prinsip kondisi seseorang memiliki bekal secara finansial untuk melakukan ibadah haji, dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

"Dari Rp 69,19 juta yang dibebankan kepada jemaah nantinya, rinciannya adalah biaya penerbangan atau embarkasi Rp 33,98 juta," ujarnya. Biaya tersebut menjadi komponen yang paling besar.

Selain itu, kata Yaqut, biaya haji diperuntukkan untuk membayar akomodasi di Mekkah Rp 18,77 juta dan akomodasi Madinah Rp 5,6 juta. Selain itu, ada living cost sebesar Rp 4,08 juta, visa sebesar Rp 1,22 juta, serta paket layanan Masyair Rp 5,54 juta.

4. Pertimbangan kurs dolar

Dalam penentuan BPIH, pemerintah juga mempertimbangkan nilai kurs dolar terhadap rupiah Rp 15.300, sedangkan riyal Rp 4.080.

Sebagai informasi, selain perubahan harga, jumlah kuota yang naik dua kali lipat menjadi 221.000 jemaah. Sedangkan untuk haji khusus, pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang bersumber dari nilai manfaat, dana setoran awal, dan setoran lunas ibadah haji khusus sebesar Rp 6,88 miliar.

Angka itu terdiri dari komponen perlindungan, dokumen perjalanan, pembinaan jemaah haji di Tanah Air, pelayanan umum, serta pengelolaan BPIH.

Yaqut berharap usulan pemerintah itu bisa segera dibahas bersama antara Panitia Kerja BPIH DPR dan panja Kementerian Agama. Ia menargetkan penetapan BPIH tahun ini sudah bisa dilakukan pada 13 Februari 2023 mendatang. "Ini baru usulan, berapa biaya yang nanti disepakati, tergantung pembicaraan di Panja," kata Yaqut.

ANTARA

Baca juga: Tabungan Haji di Bank Syariah Indonesia Rp 10,1 Triliun, Naik 5,29 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.