Newmont Wajib Ganti US$ 1,9 Juta Biaya Arbitrase Pemerintah
Rabu, 1 April 2009 11:21 WIB
TEMPO Interaktif ,
Jakarta : Newmont Nusa Tenggara wajib mengganti US$ 1,9 juta untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan arbitrase.
"Biaya perkaranya US$ 170 ribu tapi kalau ditotal dari biaya hotel hingga bayar perkara bisa mencapai US$ 1,9 juta," ujar Jaksa Pengacara Negara Joseph Suardi Sabda hari ini, Rabu (1/4), di Jakarta.
Ia mengatakan kalau Newmont tidak membayar dalam tempo 30 hari sesudah tanggal putusan arbitrase, 31 Maret 2009, maka pemerintah bisa menyita aset-aset perusahaan.
"Tapi Newmont lebih memilih jalan damai karena kalau masuk pengadilan harga saham mereka bisa turun," katanya.
SORTA TOBING
Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?
12 jam lalu
Terus Perpanjangan Kontrak Freeport Sampai 2061, Bagaimana Kronologinya Sejak Kontrak Pertama?
Kontrak Freeport adalah salah satu kontrak pertambangan terbesar dan paling signifikan di dunia, yang terletak di Provinsi Papua, Indonesia.
Baca Selengkapnya
Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
1 hari lalu
Faisal Basri Ingatkan Potensi Separatisme Akibat Konflik Tambang, Minta Jokowi Diadili
Faisal Basri menyinggung soal opsi mekanisme peradilan melalui Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) untuk menjerat Jokowi.
Baca Selengkapnya
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
2 hari lalu
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca Selengkapnya
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
5 hari lalu
Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif
Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.
Baca Selengkapnya
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
6 hari lalu
Bahlil Beri Sinyal Ormas Bisa Kelola Izin Tambang, Aspebindo: Modal untuk Mandiri
Aspebindo mendukung rencana pemerintah membagikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan. Apa alasannya?
Baca Selengkapnya
Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
7 hari lalu
Rektor UPN Veteran Yogyakarta: Jumlah Pendaftar Prodi Teknik Pertambangan Naik 3 Kali Lipat
Rektor UPN Veteran Yogyakarta Irhas Effendi menyebut ada fenomena cukup menarik dari para peserta UTBK SNBT 2024 di kampusnya.
Baca Selengkapnya
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
11 hari lalu
LPDP Buka Beasiswa Prioritas ke NEU, CSU dan UST untuk Bidang Pertambangan
Tujuan beasiswa LPDP ini untuk mencetak tenaga kerja untuk memenuhi program hilirisasi industri berbasis tambang mineral di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
13 hari lalu
Hari Bumi dan Hari Kartini, Petani Kendeng Ungkit Kerusakan Karst yang Memicu Banjir
Kelompak masyarakat peduli Pegunungan Kendeng memgangkat isu kerusakan lingkungan pada Hari Bumi dan Hari Kartini/
Baca Selengkapnya
10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
15 hari lalu
10 Perusahaan Timah Terbesar di Dunia, Ada PT Timah
Berikut ini deretan perusahaan timah terbesar di dunia berdasarkan jumlah produksinya pada 2023, didominasi oleh pabrik Cina.
Baca Selengkapnya
JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
31 hari lalu
JATAM Laporkan Menteri Investasi Bahlil ke KPK, Ini Sebabnya
Jaringan Advokasi Tambang melaporkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, apa penyebabnya?
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
49 menit lalu
11 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu